Jakarta, Kaltimedia.com – Di tengah hiruk pikuk ibu kota, sekelompok mahasiswa dari Kalimantan Timur membawa satu pesan tegas: “Kalimantan Timur butuh keadilan, dan KPK harus turun tangan.” Seruan ini disuarakan dalam aksi damai yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (4/8/2025).
Dipimpin oleh Faisal Hidayat, para mahasiswa datang bukan sekadar membawa poster dan spanduk. Mereka membawa kegelisahan masyarakat, keresahan akan sistem yang tak lagi berpihak, dan keinginan kuat untuk membersihkan tanah Borneo dari praktik-praktik korup yang selama ini dinilai dibiarkan merajalela.
“Kami tidak datang untuk seremoni. Kami datang karena Kalimantan Timur sedang sakit. Dan kami butuh KPK untuk turun tangan,” seru Faisal dalam orasinya.
Aksi ini membawa lima tuntutan utama yang mencerminkan betapa pelik dan sistemiknya dugaan korupsi di Kaltim. Di antaranya, dugaan korupsi proyek renovasi Gedung DPRD Kaltim senilai lebih dari Rp50 miliar, yang menurut AMAK, belum menyentuh aktor kunci meski berbagai indikasi sudah menyeruak ke publik.
Tak hanya itu, mereka juga menyoroti dana Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang dianggap berpotensi menjadi ajang bancakan, serta mendesak pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat, termasuk Sekda Provinsi.
“Program strategis seperti DBON jangan jadi ladang penyimpangan. Kami tidak akan diam jika uang rakyat terus dikorupsi,” tegas Faisal.
Tak ketinggalan, AMAK juga meminta pengusutan dugaan penyimpangan pajak perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan elit daerah. Dan yang paling serius: kredit macet di Bank Kaltimtara, yang disebut mereka sebagai skandal besar dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Bagaimana daerah bisa bersih jika bank milik daerah justru dibobol oleh perusahaan milik pejabatnya sendiri?” ucap Faisal penuh amarah.
Meski berlangsung damai dan tertib, aksi ini penuh semangat. Mahasiswa membawa spanduk bertuliskan: Tangkap Oknum H, Usut Renovasi DPRD 50 M, dan Selamatkan Bank Kaltimtara dari Kredit Macet Pejabat.
Semua itu adalah simbol, bukan sekadar tulisan. Simbol dari harapan rakyat Kalimantan Timur yang selama ini hanya bisa menyaksikan ketidakadilan dari kejauhan.
Dalam akhir aksi, mereka membacakan pernyataan sikap dan menyerahkan dokumen resmi tuntutan kepada KPK. Mereka juga menyatakan siap membuka Posko Pelaporan Publik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengungkap fakta-fakta baru.
“Jika tidak ada tindak lanjut dari KPK, maka kami akan datang lagi. Ini baru awal. Gerakan ini tidak akan berhenti sampai kebenaran tegak dan pelaku ditangkap,” tutup Faisal. (End)
Editor: Ang
