Jakarta, Kaltimedia.com – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera membentuk tim investigasi pencari fakta guna mengusut penyebab meninggalnya lima calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) selama mengikuti pelatihan dasar militer (latsarmil).
Desakan tersebut disampaikan menyusul meninggalnya lima peserta, yakni Anisa Muyassaroh, Yonanda Muhammad Taufiq, Novia Rahmadhani Sihotang, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari.
Anggota Koalisi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M Isnur, menilai peristiwa itu merupakan konsekuensi serius dari kebijakan yang sejak awal dinilai tidak tepat.
Menurutnya, tim investigasi harus bekerja secara independen untuk mengungkap fakta sekaligus memastikan adanya pertanggungjawaban hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
Isnur menegaskan proses penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaksana di lapangan. Menurutnya, pihak yang menyusun kebijakan hingga pengambil keputusan juga harus dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut.
“Tidak hanya pelaku di lapangan, tetapi juga struktur komando dan para pengambil keputusan yang merancang serta memerintahkan pelaksanaan program ini juga harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas hilangnya nyawa warga negara di bawah kendali penyelenggara,” kata Isnur dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026).
Selain meminta investigasi, Koalisi juga mendesak pemerintah menghentikan pelaksanaan pelatihan bergaya militer bagi calon pengelola koperasi. Mereka menilai pendekatan tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam mengelola koperasi.
Menurut Isnur, kemampuan mengelola koperasi seharusnya dibangun melalui penguatan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, serta pemberdayaan masyarakat.
“Kompetensi pengelola koperasi dibangun melalui penguasaan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat, bukan melalui latihan militer,” ujarnya.
Ia juga menilai penerapan pendekatan militer terhadap warga sipil berpotensi mengikis nilai-nilai demokrasi. Budaya komando dan hierarki, lanjutnya, tidak sesuai diterapkan dalam organisasi sipil yang membutuhkan ruang dialog, berpikir kritis, inovasi, dan pengambilan keputusan secara partisipatif.
Karena itu, Koalisi turut meminta pemerintah menghentikan berbagai program sipil lain yang menggunakan pendekatan militer, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut mereka, praktik tersebut berisiko mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan fungsi sipil dalam sistem demokrasi. (Ang)
