BALIKPAPAN – Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna ke-23 masa sidang II tahun 2021, diruang Rapat DPRD Balikpapan. Hal ini berdasarkan dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia (RI) nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
Agenda rapat tersebut terkait penyampaian dan pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2020.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Subari menjelaskan, dalam rapat ada sebagian fraksi yang menyoroti persoalan banjir yang belum terselesaikan meski telah terjadi pergantian kepala daerah di kota minyak. Padahal Kota Balikpapan digadang-gadang menjadi penyangga Ibukota Negara (IKN) yang akan berpindah ke Kaltim.
“Ada beberapa catatan penting yang harus diselesaikan wali kota baru. Terutama soal klasik penanganan banjir. Itu yang masih disoroti oleh fraksi-fraksi yang tadi menyampaikan pandangannya,” ujarnya, Rabu (09/06/2021).
Lebih lanjut, Subari mengaku merasa prihatin atas permasalahan banjir yang sering sekali melanda beberapa titik di kota Balikpapan ini. Karena bencana banjir yang terjadi tidak hanya melanda daerah pinggiran, tetapi juga hingga sudut pertengahan kota. Seperti kawasan damai MT Haryono, tugu adipura, Karang Anyar dan beberapa titik banjir lainnya di Balikpapan.
“Karena memang ada sekitar 40% titik banjir yang belum bisa dikendalikan. Sebenarnya pemkot sudah membuat berbagai perencanaan sebagai antisipasi banjir,” lanjutnya.
“Namun hal itu juga berhadapan dengan kendala pembebasan lahan,” tambahnya.
Selain banjir, Subari kembali mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu solusi dari Wali kota Balikpapan terkait keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Salah satu rencana yang disampaikan kepala daerah yang baru dilantik ini yakni pemberian subsidi bagi siswa asal Balikpapan yang masuk sekolah swasta.
“Ini masalah klasik juga di Balikpapan. Kita kekurangan ruang kelas tapi di sisi lain kita juga harus menyesuaikan ketersediaan anggaran untuk membangun sekolah. Wacana subsidi siswa di sekolah swasta tahun depan kami pikir cukup bagus,” pungkasnya. (kk)
Editor: (dy)
