PPU – Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU) menilai bahwa pembangunan gedung tambahan Rumah Sakit Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung (RAPB) terbilang mendesak. Pemkab PPU diminta untuk mencari anggaran di pusat, jika keuangan daerah tidak mampu untuk menanggung pembiayaannya.
Pemkab PPU telah menghitung biaya pembangunan itu sekira Rp 193 miliar. Namun hingga kini baru terealisasi dana sekira Rp 2 miliar untuk perencanaan pembangunannya.
Ketua Komisi III DPRD PPU Rusbani menuturkan adanya alokasi anggaran untuk perencanaan Rp 2 miliar itu menandakan keseriusan Pemkab PPU untuk pembangunannya. Tapi ia mempertanyakan kelanjutan pembangunan itu.
“Sekarang ini bagaimana tindak lanjut dari rencana itu. Karena sampai sekarang tidak ada tanda-tanda pembangunannya,” katanya, Rabu, (6/7/2022).
Untuk diketahui, rumah sakit pelat merah ini telah menyediakan lahan seluas sekitar 8 hektare. Terletak tepat di samping RSUD RAPB PPU itu.
Beberapa waktu lalu, sambung Rusbani, pihaknya juga telah bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati PPU Hamdam untuk membahas kelanjutan pembangunan ini. Sekaligus membahas peningkatan tipe RSUD RAPB PPU dari C menjadi B.
Diketahui bahwa kendala dalam kelanjutan pembangunan gedung itu ialah dana. Pasalnya, kondisi keuangan daerah pada 2021 mengalami defisit, sementara pada 2022 terbebani utang.
Soal itu, Rusbani mengungkapkan solusinya ialah meminta bantuan dari pemerintah pusat. Untuk mendapatkan dana alokasi khusus (DAK).
“Tapi diperlukan keterlibatan pemangku kepentingan bersama-sama ke Jakarta. Di sana banyak tersedia alokasi anggaran pada setiap kementerian. Tinggal bagaimana kita melakukan lobi-lobi intensif,” pungkasnya. (ADV)
