Solo, Kaltimedia.com – Ratusan mahasiswa yang menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Surakarta menutup aksi mereka dengan pembakaran ban pada Jumat (12/6/2026). Sebelum aksi berakhir, massa sempat meminta klarifikasi kepada pihak kepolisian terkait informasi mengenai dua peserta aksi yang disebut diamankan.
Demonstrasi dimulai sekitar pukul 15.30 WIB dengan penyampaian orasi di depan gerbang DPRD Surakarta. Massa kemudian bergerak menutup sebagian ruas Jalan Adi Sucipto sehingga arus lalu lintas di kawasan tersebut sempat mengalami pengalihan.
Situasi sempat memanas ketika beredar informasi mengenai dua peserta aksi yang diduga diamankan aparat. Mahasiswa kemudian meminta penjelasan langsung kepada Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo.
“Yang pasti tadi kami tidak menculik atau pun yang lain-lainnya,” ujar Catur di hadapan massa aksi.
Setelah dilakukan komunikasi antara mahasiswa dan kepolisian, situasi kembali kondusif. Pihak kepolisian menegaskan tidak ada peserta demonstrasi yang ditahan.
Kasi Humas Polresta Surakarta, AKP Lingga Ramadhani, mengatakan sebanyak 490 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi.
Selain pengamanan, polisi juga menerapkan rekayasa lalu lintas karena massa sempat menutup akses Jalan Adi Sucipto.
“Untuk memperlancar kami sudah melakukan rekayasa arus untuk kendaraan yang melintas di depan kantor DPRD,” kata Lingga.
Ia juga menepis informasi terkait adanya peserta aksi yang diamankan.
“Tidak ada satupun pedemo yang diamankan oleh Polresta Surakarta,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan lima tuntutan utama kepada pemerintah. Tuntutan itu meliputi penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penghentian militerisme di ranah sipil, dan desakan agar pemerintah mengakui kesalahan atas berbagai kebijakan yang dinilai bermasalah.
Koordinator aksi, Arif Ainurjaya dari Universitas Sebelas Maret (UNS), menilai kondisi ekonomi saat ini perlu menjadi prioritas pemerintah.
“Kami melihat dengan kondisi ekonomi hari ini MBG itu terus dijalankan dan itu menguras APBN dan mengganggu konsentrasi ekonomi yang saat ini terjadi,” ujarnya.
Mahasiswa juga meminta pemerintah mengambil langkah untuk memperkuat nilai tukar rupiah yang mengalami tekanan terhadap dolar AS.
Selain isu ekonomi, massa aksi turut menyoroti Undang-Undang Polri yang baru disahkan. Mereka meminta pemerintah meninjau kembali regulasi tersebut karena dinilai berpotensi memperluas peran aparat di ruang sipil.
“Kami menuntut membatalkan UU Polri. Di mana ini kami sadari ruang sipil hari ini tersebut oleh petugas-petugas bersenjata. Kami di sini hadir untuk menuntut pencabutan UU Polri ini,” kata Arif.
Ia juga menilai evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis dan sejumlah program strategis nasional lainnya perlu dilakukan secara menyeluruh agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. (Ang)
