PPU – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) menilai penggunaan aplikasi untuk pembelian BBM belum ideal diterapkan. Pasalnya di PPU, penggunaan smartphone oleh masyarakat belumlah masif.
Penerapan aplikasi MyPertamina untuk mengakses solar dan partalite bersubsidi mulai disosialisasikan pemerintah belakangan. Namun, pro dan kontra mengemuka dari sejumlah kalangan konsumen tertentu di SPBU sejak rencana aplikasi ini diterapkan.
Menanggapi itu, Anggota Komisi I DPRD PPU Sariman turut menilai demikian. Sistem pembelian melalui aplikasi itu jelas belum tepat digunakan di daerah berjuluk Benuo Taka ini.
“Kalau untuk warga PPU seperti belum saatnya, Karena masyarakat pekebun misalnya, belum semua punya Android,” ujarnya, Rabu (6/7/2022).
Maka harus ada mekanisme lain pembelian tanpa smartphone harus tetap dilayani. Menurut politikus PKS itu, jika memaksakan pembelian BBM menggunakan aplikasi MyPertamina di PPU maka akan menambah masalah untuk warga.
Sebab, selain banyak masyarakat yang belum memiliki handphone pintar, mereka juga perlu waktu lebih untuk bersosialisasi dengan penggunaannya. “Inikan tentu menambah permasalahan masyarakat untuk memperoleh hak-hak mereka,” tukasnya.
Lebih lanjut, secara umum ia tetap mendukung upaya pemerintah itu. Namun harus tetap ada pertimbangan khusus untuk wilayah tertentu. Penggunaan MyPertamina dinilai lebih tepat diterapkan di wilayah perkotaan, karena banyak masyarakat yang telah menggunakan smartphone dalam kehidupan sehari-hari.
“Biarlah di kota saja, Kalau di kampung jangan dulu. Kasian masyarakat kita, apa-apa harus pakai aplikasi. Masa petani mau beli BBM buat handtractor harus pake aplikasi juga. Jangan disamaratakan pada seluruh lapisan masyarakatlah,” pungkasnya. (ADV)
