Samarinda, Kaltimedia.com – Kelambatan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan tajam.
Kali ini, kritik disampaikan langsung oleh anggota DPRD Kaltim, Abdulloh, yang menilai kebijakan Pemerintah Provinsi tidak berpihak pada aspirasi masyarakat, khususnya dalam bidang keagamaan.
Dalam pernyataannya, Abdulloh menyampaikan kekecewaan atas berbagai hambatan administratif dan teknis yang menyebabkan tersendatnya pencairan dana hibah dan bansos.
Menurutnya, kondisi ini sangat berdampak pada pembangunan fasilitas ibadah seperti masjid dan musala, yang selama ini bergantung pada dukungan pemerintah.
“Hambatan administratif ini mengganggu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ini bukan sekadar angka dalam anggaran, ini menyangkut kepercayaan dan komitmen pemerintah terhadap rakyatnya,” tegas Abdulloh, Kamis (31/7/2025).
Tak hanya menyoal lambannya proses birokrasi, Abdulloh juga secara terbuka mengkritik langkah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim yang mengikuti arahan Gubernur untuk meniadakan alokasi dana hibah dan bansos tahun ini.
Alasan yang dikemukakan, yaitu belum rampungnya regulasi seperti Peraturan Gubernur (Pergub) serta keterbatasan waktu, dianggap tidak cukup kuat untuk membenarkan penghentian bantuan tersebut.
“Kalau kepala daerah punya kemauan politik, seluruh perangkat bisa digerakkan. Alasan teknis jangan dijadikan tameng untuk mengabaikan kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Abdulloh juga menilai bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa bantuan hibah dan bansos adalah jembatan antara kebutuhan masyarakat dan peran negara, terutama ketika program belanja langsung pemerintah tidak dapat menjangkau semua lini.
Tak berhenti di situ, politisi yang dikenal vokal ini juga menyentil kebijakan yang mempersempit ruang reses bagi anggota dewan. Padahal, reses adalah forum strategis untuk menyerap aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihan.
“Reses itu bukan acara simbolik. Seharusnya terbuka untuk semua aspirasi masyarakat, bukan dibatasi dengan dalih teknis atau politis,” keluhnya.
Walk Out dari Sidang dan Mundur dari Pansus Pokir
Kekecewaan Abdulloh akhirnya memuncak dalam Rapat Paripurna pembahasan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kaltim pada Senin (14/7) lalu.
Sebagai bentuk protes terhadap hasil akhir yang ia nilai menyimpang dari proses dan substansi yang seharusnya, Abdulloh memilih walk out dari ruang sidang.
Tak hanya itu, ia juga mengundurkan diri dari Panitia Khusus (Pansus) Pokir, sebagai bentuk ketidaksetujuannya terhadap kebijakan yang dinilainya tidak transparan dan tidak berpihak pada rakyat.
“Saya tidak ingin menjadi bagian dari proses yang menyimpang dari semangat keadilan dan tanggung jawab kepada rakyat,” tegasnya.
Dengan sikap tegas yang ditunjukkan Abdulloh, sorotan publik kini mengarah ke Pemprov Kaltim dan perangkat terkait untuk segera memberikan klarifikasi, serta langkah konkrit dalam mempercepat penyaluran bantuan sosial dan hibah yang dinantikan masyarakat. (Rfh)
Editor: Ang
