Jakarta, Kaltimedia.com – Hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia lebih menginginkan presiden bekerja sesuai janji kampanye dibanding mengikuti Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dalam paparan survei yang dirilis Minggu (12/4), sebanyak 63,3 persen responden menyatakan presiden seharusnya menjalankan janji-janji kampanye dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat.
“63.3% lebih setuju dengan pendapat presiden bekerja sesuai dengan janji-janjinya pada masa kampanye pilpres dan harus bertanggung jawab kepada rakyat,” demikian hasil survei tersebut.
Sementara itu, hanya 28,7 persen responden yang berpendapat presiden sebaiknya bekerja berdasarkan PPHN atau konsep serupa dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan MPR.
Adapun sekitar 8 persen responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab.
Survei ini melibatkan 2.020 responden yang dilakukan pada 4–12 Maret 2026, dengan margin of error sekitar ±2,2 persen.
Temuan survei ini muncul di tengah kembali menguatnya wacana penghidupan PPHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketua MPR, Ahmad Muzani, menyebut konsep PPHN telah disepakati oleh seluruh fraksi di parlemen.
Menurut Muzani, pembahasan konsep tersebut sebenarnya telah rampung sejak Agustus 2025 dan kini memasuki tahap komunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Itu sudah diputuskan diterima oleh semua fraksi yang ada di MPR sebagai sebuah konsep PPHN. Konsep PPHN itu sudah kita terima dan sekarang sedang di tangan kami, kami sedang akan komunikasikan dengan Presiden untuk didiskusikan bersama,” ujarnya di kompleks parlemen, Kamis (22/1/2026).
Muzani menjelaskan terdapat beberapa opsi untuk mengimplementasikan PPHN, mulai dari undang-undang, Ketetapan MPR (TAP MPR), hingga amendemen UUD 1945.
Namun, opsi melalui TAP MPR dinilai tidak lagi memungkinkan karena keterbatasan kewenangan MPR saat ini. Oleh karena itu, pembahasan lebih lanjut akan difokuskan pada opsi lain bersama pemerintah.
“Makanya itu sedang-sedang makanya kita perlu diskusi dengan Presiden. Hasil diskusi dengan Presiden inilah yang nanti akan menjadi rumusan nanti apa kira-kira seperti itu,” tambahnya. (Ang)
