Samarinda, Kaltimedia.com – Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrullah mengungkapkan diberbagai daerah cakupan Kartu Identitas Anak (KIA) masih rendah. Sehingga dirinya mendorong setiap para Kepala Dinas Dukcapil untuk dapat mengejar ketinggalan tersebut.
Salah satu instruksinya yaitu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik). Dimana opd tersebut memiliki Data Pokok Pendidikan (Dapodik) para siswa/siswi.
“Dapodik ada data siswa mulai dari PAUD, TK dan SD. Untuk anak di bawah lima tahun yang tidak ada fotonya bisa langsung dicetakkan KIA nya dan dibagikan ke TK, dan guru serta muridnya akan merasa terhormat serta seneng banget,” ungkapnya.
Adapun kerjasama yang dilakukan dengan Disdik juga bisa dilakukan untuk mengeluarkan akta kelahiran dimulai dari SD, SMP, dan SMA.
“Bisa dibuat program massal. Mereka nggak perlu ke sini, tapi Dukcapil yang datang ke sekolah. Kalau sudah selesai akta lahir tersebut dikirim lagi ke sekolah. Lumayan sepekan bisa dapat 30-40 akta lahir dicetak,” tuturnya.
Zudan menjelaskan bagaimana layanan Adminduk didesain semi vertikal untuk memastikan layanan dokumen kependudukan itu sampai ke masyarakat.
“Sebab pelayanan adminduk adalah dasar dari semua pelayanan publik. Dukcapil sekarang berbasis bigdata Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digunakan untuk semua keperluan, seperti untuk verifikasi penerima bansos, data kemiskinan ekstrem, membuka rekening di bank,” jelasnya.
Ia mengatakan, data NIK banyak digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk semua proses pembangunan. Perencanaan pembangunannya diawali dari database kependudukan.
Di tempat terpisah, Kepala DPK3A Kaltim Noryani Sorayalita menambahkan dirinya mendukung program yang dijalankan oleh Dirjen Dukcapil, bahwasanya setiap anak wajib memiliki KIA.
“Tentunya ini trobosan yang sangat baik, pasalnya masih banyak orang tua yang belum mengurus KIA untuk buah hatinya,” tambahnya.
Wanita yang akrab dipanggil Soraya ini berharap para orang tua di Indonesia khususnya Provinsi Kaltim dapat segera megurus KIA. (titi)
