Samarinda – Deretan bencana yang menerpa Kota Samarinda, mulai dari banjir besar hingga tanah longsor yang merenggut nyawa di Kelurahan Lempake, menjadi pertanda bahwa perlunya perubahan mendasar dalam penanganan bencana di kota Tepian.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Andriansyah, mendorong pemerintah kota agar segera menerapkan strategi mitigasi berbasis risiko jangka panjang.
Dalam keterangannya, ia menyampaikan bahwa selama ini respons pemerintah cenderung menunggu bencana terjadi, baru kemudian bergerak. Ia menilai pendekatan seperti itu tidak relevan lagi di tengah meningkatnya intensitas cuaca ekstrem dan beban infrastruktur kota yang terus bertambah.
“Kita ini kadang harus nunggu kejadian dulu baru bertindak. Lubang di jalan dibiarkan sampai ada yang celaka dulu, baru ramai. Nah, ini harus diubah,” ujar Andriansyah, pada Rabu (21/5/2025).
Kemudian, Ia menegaskan bahwa mitigasi tidak bisa lagi dianggap sebagai kegiatan luarnya saja. Menurutnya, perencanaan kota harus disusun dengan mempertimbangkan peta risiko bencana, termasuk analisis kontur tanah, kapasitas drainase, serta tata ruang wilayah.
Andriansyah juga menyoroti insiden longsor di sekitar inlet Terowongan Samarinda yang memicu kekhawatiran masyarakat. Ia menyayangkan minimnya informasi resmi yang disampaikan kepada publik, yang berujung pada munculnya spekulasi dan rasa takut.
“Jangan sampai karena informasi simpang siur, masyarakat jadi takut lewat terowongan. Padahal anggaran yang dikeluarkan tidak sedikit. Kalau tidak digunakan, ya sayang,” katanya.
Menurutnya, pemerintah perlu menjawab keresahan publik dengan transparansi teknis. Evaluasi menyeluruh terhadap keamanan struktur terowongan harus dilakukan secara terbuka, termasuk pelibatan pihak independen dari kalangan akademisi dan pakar geoteknik.
Ia mengusulkan agar langkah mitigasi ke depan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan lembaga pendidikan tinggi, guna memastikan pendekatan yang lebih holistik.
“Kita harus yakinkan publik bahwa terowongan itu aman, dibangun dengan standar yang benar. Ketakutan publik harus dijawab dengan data dan tindakan nyata di lapangan,” tutupnya. (Adv/Df)
