KALTIMEDIA.COM, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan memastikan posisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 dalam kondisi aman dan akan dimanfaatkan untuk memperkuat pembiayaan sejumlah program prioritas pada tahun 2026. Pemerintah menegaskan bahwa terbentuknya SiLPA bukan disebabkan oleh kegagalan pelaksanaan program, melainkan hasil efisiensi anggaran dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan selama tahun berjalan.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan SiLPA Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp479,23 miliar. Angka tersebut berasal dari efisiensi pelaksanaan kegiatan, penghematan hasil proses pengadaan barang dan jasa, serta adanya beberapa program yang realisasinya lebih rendah dibandingkan proyeksi awal.
“SiLPA yang terbentuk pada tahun anggaran 2025 bukan disebabkan karena program tidak berjalan atau gagal dilaksanakan. Sebagian besar berasal dari efisiensi hasil lelang serta adanya beberapa kegiatan yang realisasinya lebih rendah dari perencanaan awal,” ujar Bagus usai mengikuti Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, keberadaan SiLPA justru akan menjadi tambahan kekuatan fiskal bagi Pemerintah Kota Balikpapan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pada tahun berikutnya.
“SiLPA ini akan menjadi penguatan pembiayaan untuk berbagai program prioritas pada tahun 2026. Nilai ketidakterserapannya relatif kecil dan seluruhnya akan dikelola sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah agar dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan,” katanya.
Bagus menjelaskan, sejumlah sektor strategis telah menjadi perhatian pemerintah dalam perencanaan anggaran tahun depan, di antaranya peningkatan layanan air bersih, percepatan penanganan banjir, serta penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu.
“Ketiga sektor tersebut menjadi fokus pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan kualitas pelayanan publik di Kota Balikpapan,” ujarnya.
Terkait pelayanan air bersih, Pemerintah Kota Balikpapan mengakui adanya gangguan distribusi dalam beberapa pekan terakhir akibat kebocoran pipa pada sejumlah titik jaringan milik Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan (Perumda PTMB).
“Dalam beberapa waktu terakhir memang terjadi kebocoran pipa di sejumlah lokasi yang berdampak pada distribusi air bersih dan sempat menimbulkan keluhan dari masyarakat. Karena itu, program peremajaan jaringan perpipaan tetap menjadi prioritas,” jelas Bagus.
Ia menambahkan, sebagian besar jaringan distribusi air yang saat ini digunakan telah beroperasi sejak dekade 1980-an sehingga memerlukan pembaruan secara bertahap untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan.
Selain peremajaan pipa, pemerintah bersama Perumda PTMB juga terus mengupayakan peningkatan kapasitas air baku melalui pengerukan Waduk Manggar serta optimalisasi kolam retensi di sejumlah kawasan perumahan.
“Optimalisasi sumber air baku memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan kapasitas produksi air bersih. Salah satu tambahan kapasitas yang sedang disiapkan diperkirakan mencapai sekitar 50 liter per detik untuk mendukung kebutuhan masyarakat di wilayah Balikpapan Barat,” katanya.
Pada tahun 2026, pemerintah juga menargetkan pembangunan sekitar 12 ribu sambungan rumah baru yang akan dilaksanakan secara bertahap menyesuaikan kesiapan jaringan pipa induk di masing-masing wilayah.
“Pengembangan sambungan rumah baru dilakukan secara bertahap karena harus disesuaikan dengan keberadaan jaringan distribusi utama. Sementara itu, investasi infrastruktur berskala besar masih dalam tahap kajian untuk mendukung pengembangan layanan di masa mendatang,” ujarnya.
Selain pelayanan air bersih, pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu juga menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Bagus menjelaskan penghentian sementara proyek tersebut dilakukan setelah penyedia jasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati.
“Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi salah satu dasar pemerintah untuk mengambil langkah pemutusan kontrak dengan penyedia jasa. Kami berharap pembangunan dapat kembali dilanjutkan melalui penganggaran pada APBD Tahun 2027 setelah melalui pembahasan bersama DPRD,” terangnya.
Sementara dalam upaya pengendalian banjir, Pemerintah Kota Balikpapan tetap menempatkan pembebasan lahan sebagai salah satu strategi utama untuk mendukung pembangunan infrastruktur pengendali banjir, khususnya di kawasan hilir daerah aliran sungai (DAS).
“Pembebasan lahan terus kami lakukan secara bertahap setiap tahun agar pembangunan infrastruktur pengendali banjir dapat berjalan lebih cepat, terutama di wilayah hilir yang selama ini menjadi titik rawan genangan,” kata Bagus.
Ia berharap dukungan penganggaran dari DPRD dapat terus diperkuat agar upaya penanganan banjir di Kota Balikpapan dapat berjalan lebih optimal dalam beberapa tahun ke depan.
“Kami optimistis dengan dukungan seluruh pihak, termasuk DPRD, penanganan banjir di Balikpapan dapat semakin efektif sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (mang/Adv Diskominfo Balikpapan)
