Samarinda – Pemerintah kota (Pemkot) Samarinda menggelar rapat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Rabu (12/10/2022). Pertemuan tersebut merupakan respons atas prediksi lonjakan inflasi di Indonesia pada 2023 mendatang.
Ya, isu inflasi yang tinggi pada tahun depan itu dikarenakan beberapa faktor. Seperti pandemi Covid-19 yang membayangi tanah air bahkan dunia selama lebih 2 tahun ini. Kemudian, panasnya situasi perang antara Rusia dan Ukraina, mempengaruhi perekonomian global.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun menjelaskan, secara nasional inflasi tahunan dari Indeks Harga Konsumen (IHK) per September 2022 mencapai 5,95 persen.
Politisi Partai Gerindra itu menyebutkan, hingga akhir 2022 nanti, diperkirakan tekanan inflasi IHK akan meningkat. Dipengaruhi perubahan harga BBM bersubsidi, di saat yang sama harga energi dan pangan global masih tinggi.
Terkait inflasi kota Samarinda, Andi Harun menyebut secara nasional masih pada angka aman, yakni sekitar 5,3 persen.
Diketahui, atas capaian Pemkot Samarinda mendapat penghargaan dari pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID) senilai Rp19,2 miliar.
“Meski masih aman, kalau sudah kepala negara memberikan atensi itu, maka kepala daerah harus menyiapkan langkah-langkah antisipasi,” terangnya dalam rapat tersebut.
Andi Harun menerangkan, Pemkot Samarinda tengah menyusun langkah tindaklanjut bagi pengendalian inflasi kota Tepian. Seperti pemanfaatan DID dari pusat.
Kemudian 2 persen anggaran Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp 16,5 miliar dari Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan pada APBD-P 2022 juga akan diberdayakan
Ia menegaskan, semua akan dimuarakan menjadi program-program pengendalian inflasi, dalam bentuk perlindungan sosial berupa bantuan sosial (bansos), cipta lapangan kerja, serta dukungan terhadap pelaku usaha mikro yang kini kegiatannya masih dirumuskan pemkot.
“Intinya akan menyasar kelompok rentan,” imbuhnya.
Andi Harun memparkan, setidaknya 8 poin arahan Bank Indonesia dalam menghadapi kenaikan inflasi pada akhir 2022 ini.
Di antaranya, mulai dari perluasan kerja sama antardaerah (KAD) dalam rangka menjaga suplai dan memenuhi komoditas; gelaran operasi pasar murah; perdagangan digital; perlindungan sosial dan bantuan di sektor transportasi; mempercepat program tanam pangan di pekarangan rumah; hingga upaya memperkuat sarana-prasarana penyimpanan bahan pangan.
“Saya juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait ini,” pungkas Andi Harun. (Lani/adv)
