KUTAI KARTANEGARA – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan sidang Paripurna ke VIII pada 18 September 2020. Rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kukar Lantai I itu membahas mengenai Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020.
Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid bersama wakil ketua DPRD itu turut dihadiri sebanyak 30 orang anggota dari total 45 anggota DPRD Kukar dan juga sebagian dilakukan secara virtual melalui video confrence. Wakil Bupati Kukar, Chiril Anwar, mengatakan tahun 2020 ini kondisi perekonomian nasional mengalami guncangan yang cukup keras akibat Pandemi Covid-19.
Hal tersebut katanya cukup berimbas terhadap kondisi APBN dan APBD Kukar tahun 2020.
“Dalam penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 ini, kita sampaikan Pemkab Kutai Kartanegara mengalami penurunan,” serunya.
Nota keuangan rancangan Perubahan APBD diharapkan memberikan penjelasan dan keterangan mengenai gambaran perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Dengan demikian, penyusunan nota keuangan rancangan Perubahan APBD diharapkan menjadi pedoman untuk memberikan arah dalam Perubahan APBD sekaligus memberikan penjelasan umum terhadap dasar-dasar pertimbangan yang melandasi rencana program dan kegiatan, serta menjadi sarana pengendalian dan evaluasi dalam tahap pelaksanaannya.
“Ekonomi kita berdampak sejak pendemi, tentu ini menjadi catatan yang penting. Kita berharap semua bisa kembali seperti sedia kala,” ungkap ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid. (adv/ftt)
