BALIKPAPAN – Nelayan Manggar Balikpapan memadati Pintu I, Jalan Yoes Sudarso atau Jalan Minyak, Selasa (19/7/2022) siang. Kedatangan mereka untuk menggelar aksi demonstrasi yang merupakan buntut dari pembuangan lumpur di pantai manggar yg diduga tidak sesuai kordinat yg ditentukan.
DPD KNPI Balikpapan, OKP, UKB, dan Nelayan yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Bela Nelayan itu meminta hentikan pembuangan lumpur di kawasan laut Manggar. Kemudian, meminta perusahaan yang diduga membuang limbah bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan atau ekosistem laut yang diakibatkan oleh pembuangan lumpur.
Serta meminta perusahaan untuk bertanggungjawab atas kerugian para nelayan yang disebabkan oleh aktivitas pembuangan lumpur.
“Harusnya abang abang ini turun kelaut bukan turun ke jalan” ungkap ketua DPD KNPI, Andrie Afrizal saat orasinya.
Sementara itu, Ketua Perikanan dan Peternakan Dewan Ekonomi Rakyat Balikpapan, Boben menyebut sebagian nelayan hanya menjaring lumpur saat melaut.
“Selama melaut nelayan harusnya dapat ikan, tapi sebagian dapatnya lumpur. Makanya nelayan ini niatnya baik, mau audiensi mengenai hasil tangkapan itu,” sebut Boben.
Jelasnya, adanya lumpur tersebut karena pihak perusahaan yang ditunjuk Pertamina telah keliru dalam membuang sisa lumpur.
“Kalau lumpur itu dibuang sesuai dengan titik koordinat, tentunya tidak akan terdampak pada nelayan,” ungkapnya.
Andi, seorang nelayan mengaku cukup kesulitan mencari ikan. Bahkan, lumpur buangan tersebut merusak alat tangkap nelayan, akibatnya dia menelan kerugian cukup saat melaut.
“Saya tidak berani melaut karena penuh lumpur. Bisa merugi hingga Rp 500 ribu. Itu habis di solar saja,” kata Andi.
Tambahnya, ada beberapa titik di laut yang menjadi tempat pembuangan limbah. Hanya saja dia bersama nelayan lain menduga adanya kelalaian.
“Sudah ada dua bulanan itu lumpurnya. Kami tahu titiknya di mana. Ada empat kapal pembuangan,” ucap Andi.
Dalam aksi tersebut akhirnya terjadi dialog di tengah jalan di pintu I karna pihak MOR mengaku tidak memiliki ruangan. Dalam Dialog Ketua KNPI Kota Balikpapan meminta agar pihak Pertamina jangan membeda bedakan Organisasi nelayan.
Adapun 4 tuntutan yang di sampaikan dalam aksi tersebut adalah :
- Hentikan kegiatan pembuangan lumpur yang diduga tidak sesuai titik,
- Bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi,
- Ganti rugi dialami oleh nelayan,
- Pertamina harus mengutamakan putra daerah dalam penyerapan tenaga kerja.
Keputusan dari aksi ini, akan di bawa ke Pemerintah Kota agar menjadi penengah dari kedua belah pihak. Sementara itu, Area Manager Connrek & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Susanto Augus Satria yang menemui massa aksi mengatakan, selama ini Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memiliki izin untuk pembuangan limbah lumpur.
Dirinya mengaku terbuka untuk sharing komunikasi dengan nelayan dan dinas terkait. Audiensi sangatlah penting agar mempunyai persepsi yang sama antar nelayan maupun perusahaan, terutama berkaitan titik pembuangan yang dipermasalahkan.
“Kami lihat dulu apakah titik pembuangan lumpur memang melenceng atau sebaliknya. Yang bisa menentukan itu dinas terkait (Dinas Lingkungan Hidup). Kami pasti terbuka dan bertanggung jawab,” jelasnya. (pcm)
