KALTIMEDIA.COM, BALIKPAPAN – Wali Kota Balikpapan, Dr. H. Rahmad Mas’ud, S.E., M.E., memaparkan capaian kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di hadapan Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BKSDN) Kementerian Dalam Negeri. Pemaparan tersebut disampaikan dalam agenda penilaian kinerja pemerintah daerah yang digelar secara virtual dari VIP Room Balai Kota Balikpapan, Rabu (1/4/2026).
Dalam presentasinya, Rahmad Mas’ud menyampaikan bahwa tren penurunan angka pengangguran di Kota Balikpapan menunjukkan perkembangan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengungkapkan bahwa TPT berhasil ditekan dari 8,94 persen pada 2021 menjadi 5,84 persen pada 2025.
“Capaian ini merupakan hasil dari sinergi berbagai program strategis yang kami fokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta perluasan kesempatan kerja,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2025 telah melampaui 360 ribu orang. Angka tersebut mengalami peningkatan sekitar 4,79 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi daerah yang tetap stabil serta intervensi program ketenagakerjaan yang dinilai tepat sasaran.
Sebagai bentuk komitmen, Pemkot Balikpapan mengalokasikan anggaran lebih dari Rp96 miliar atau sekitar 2,09 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Anggaran tersebut difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan program pemagangan, perluasan peluang kerja melalui pengembangan sektor ekonomi, serta penguatan sistem pasar kerja.
Implementasi program tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan konkret. Di antaranya penyelenggaraan bursa kerja (job fair) secara rutin minimal dua kali dalam setahun, pelatihan vokasi dengan tingkat penyerapan tenaga kerja mencapai 84 persen, serta pelaksanaan program padat karya yang berhasil menyerap sebanyak 2.664 tenaga kerja lokal.
Selain itu, Pemkot Balikpapan juga mendorong digitalisasi layanan ketenagakerjaan melalui aplikasi Sistem Informasi Siap Kerja (SISKA) dan layanan Halo Disnaker, yang meliputi Halo HI, Halo Penta, dan Halo Lattas. Layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi lowongan kerja maupun konsultasi ketenagakerjaan secara daring, termasuk melalui platform WhatsApp.
Dari aspek perlindungan sosial, pemerintah daerah turut memberikan bantuan iuran jaminan ketenagakerjaan kepada 7.140 pekerja rentan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan serta kesejahteraan tenaga kerja, khususnya bagi kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan.
Rahmad Mas’ud menambahkan bahwa keberhasilan penurunan angka pengangguran juga didukung oleh kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal dengan proporsi antara 40 hingga 70 persen. Selain itu, keberadaan proyek strategis nasional (PSN) turut memberikan kontribusi dalam membuka lapangan kerja baru di daerah.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi, seperti kesenjangan tingkat partisipasi angkatan kerja serta dominasi sektor industri padat modal yang relatif terbatas dalam menyerap tenaga kerja.
“Ke depan, kami akan terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya. (mang/Adv Diskominfo Balikpapan)
