Samarinda, Kaltimedia.com — Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Yulianus Henock Sumual, menekankan pentingnya penguatan kemandirian dan swasembada pangan di Kalimantan Timur (Kaltim) seiring rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke wilayah Sepaku pada 2028 mendatang.
Menurutnya, Kaltim memiliki potensi lahan pertanian yang sangat besar. Namun hingga kini, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia (SDM), rendahnya pemanfaatan teknologi pertanian, serta belum maksimalnya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.
“Jika Kaltim mampu mandiri dalam sektor pangan, itu akan menjadi capaian yang sangat baik. Lahan kita luas, tetapi memang masih terkendala SDM dan dukungan teknis yang belum memadai,” ujar Yulianus, Selasa (20/1/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah pusat sejatinya telah mendorong pengembangan sektor pertanian melalui sejumlah program strategis, termasuk subsidi dan bantuan dari Kementerian Pertanian. Namun, upaya tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah, terutama melalui peran aktif dinas pertanian di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Yulianus juga menyoroti masih lemahnya pengembangan lahan sawah baru di Kaltim. Dari hasil peninjauannya, banyak lahan potensial yang belum digarap maksimal karena keterbatasan tenaga kerja serta minimnya penggunaan alat dan mesin pertanian modern.
“Di beberapa daerah lain, bahkan di Papua, pembukaan sawah baru sudah didukung dengan penggunaan mesin-mesin pertanian modern yang didatangkan dari Jawa. Sementara di Kaltim, pengolahan sawah baru masih sangat terbatas,” ungkapnya.
Ia kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan Provinsi Sulawesi Selatan, yang dinilai berhasil menata sektor pertanian secara terstruktur dan berkelanjutan. Selama ini, kebutuhan beras, sayur-mayur, hingga komoditas cabai di Kaltim masih banyak bergantung pada pasokan dari provinsi tersebut.
“Saya baru saja kembali dari Sulawesi Selatan. Pertaniannya tertata dengan baik, mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri, bahkan menyuplai ke provinsi lain. Ini bisa menjadi contoh bagi Kaltim,” ujarnya.
Karena itu, Yulianus mendorong instansi terkait di Kaltim untuk lebih aktif belajar dari daerah-daerah yang telah berhasil mengembangkan sektor pertanian, seperti Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, tanpa harus bergantung pada studi banding ke luar negeri.
Selain persoalan lahan dan teknologi, ia juga menyinggung lemahnya peran kelompok tani di sejumlah wilayah Kaltim. Banyak petani masih menjalankan usaha pertanian secara individual dan sebatas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bukan produksi skala pasar.
“Minimnya pendampingan dan perhatian dari pemerintah membuat potensi petani sulit berkembang. Padahal, jika kelompok tani diperkuat, produksi pangan daerah bisa meningkat secara signifikan,” pungkasnya. (Rfh)
Editor: Ang
