Paser, Kaltimedia.com – BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan menggelar agenda pemberian informasi terkait status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI-JKN) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda nonaktif. Kegiatan berlangsung di Gedung Awa Mangkuruku, Tanah Grogot, Selasa (3/3/2026).
Langkah ini menyusul kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) yang menonaktifkan sejumlah peserta PBI-JKN. Bersama Pemerintah Kabupaten Paser, BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan bergerak cepat melakukan verifikasi dan pengaktifan ulang bagi warga miskin yang memenuhi syarat.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan, Aidy Ilmy, menegaskan pentingnya peran aparat kewilayahan dalam memperbarui data kepesertaan, baik PBI Jaminan Kesehatan yang bersumber dari APBN maupun PBPU yang didaftarkan melalui APBD.
“Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan data non-aktif tersebut. Kami mohon bapak/ibu camat, lurah, dan kades segera menyerahkan data terbaru agar bantuan jaminan kesehatan ini benar-benar tepat sasaran,” ujar Aidy Ilmy.
Ia mengungkapkan, tercatat lebih dari 11.700 peserta kategori PBI di Kabupaten Paser berstatus nonaktif. Hingga saat ini, sekitar 3.016 jiwa telah berhasil diaktifkan kembali.
“Nah, tinggal sisa ini kita berharap dengan adanya acara pemberian informasi langsung yang kita adakan dari Cabang Balikpapan kepada Bapak Ibu sekalian di Paser agar layanan terhadap masyarakat Paser yang terdampak itu bisa kita sampaikan dengan baik,” tambahnya.
BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan sendiri mengampu empat wilayah, yakni Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Berau, dan Kota Balikpapan. Kegiatan ini merupakan agenda turunan dari kantor pusat yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, khususnya pada wilayah dengan dampak penonaktifan signifikan.
“Hari ini serentak di semua Kantor Cabang yang memang berdampak dan kami berupaya agar ada keseragaman pemahaman, kemudian terkait akurasi informasi dan persistensi penyampaian informasi terkait dengan PBI-JK dan PBPU Pemda yang hadir,” jelas Aidy.
BPJS Kesehatan berharap sinergi dengan pemerintah daerah dapat mempercepat proses validasi data, sehingga layanan JKN bagi masyarakat miskin di Paser kembali aktif dan tidak menghambat akses pelayanan kesehatan. (Rfh)
Editor: Ang
