SEKOLAH RAKYAT – Ilustrasi. Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Sosial (Dinsos) sudah ajukan lahan pembangunan sekolah rakyat ke Kementerian Sosial (Kemensos). Sumber foto: Indonesia.go.id
BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Sosial (Dinsos) sudah ajukan lahan pembangunan sekolah rakyat ke Kementerian Sosial (Kemensos).
Pengajuan lahan ke Kemensos ini memiliki beberapa persyaratan. “Minimal 5 hektare dan maksimal 7 hektare. Statusnya harus jelas atau legalitas milik pemerintah,” kata Kepala Dinsos Balikpapan Edy Gunawan
Kemudian pertimbangan fasilitas seperti jalur listrik, air, dan operasional pendukung untuk sekolah harus siap.
Itu semua disediakan pemerintah kota. “Ada dua opsi lahan kalau memang harus diadakan sekolah rakyat yakni di wilayah Balikpapan Utara dan Manggar Balikpapan Timur,” ucapnya.
Jika pembangunan fisik oleh pemerintah pusat rampung, sekolah rakyat akan diserahkan kepada pemerintah daerah. “Kami sudah ajukan opsi lahan sekolah rakyat ke pusat, tapi belum ada reaksi jawaban,” imbuhnya.
Pihaknya masih menunggu dulu respons dari pusat sembari memperhitungkan matang-matang kebutuhan sekolah rakyat. Dia mengaku belum tahu bagaimana anggaran operasional sekolah rakyat nanti.
Edy bercerita, saat ini yang banyak dikeluhkan daerah lain terkait kebutuhan anggaran operasional sekolah rakyat. “Banyak kasus sekolah rakyat yang ada belum siap masalah administrasi. Tapi sudah berjalan,” tuturnya.
Pihaknya sudah berkoordinasi dengan beberapa kota yang pernah dan ternyata masih banyak masalah teknis operasional sekolah rakyat. Ibaratnya belum jelas siapa penanggung jawab anggaran tersebut.
“Dorong-dorongan, masuk anggaran dari pusat khusus sekolah rakyat atau diserahkan ke Dinas Sosial,” imbuhnya. Sehingga perlu menjadi pertimbangan matang.
Kalau memang dibangun sekolah rakyat berpotensi menjadi urusan pemerintah daerah. “Termasuk sekuriti, listrik, air dan lain sebagainya. Itu harus diperhitungkan,” tandasnya.
Sebelumnya, Balikpapan sudah mengirim empat siswa ke sekolah rakyat. Dua siswa SD dan dua siswa SMA. Sementara ini, sekolah rakyat sudah berjalan di Samarinda.
Adapun sekolah rakyat ditujukan membantu warga yang tidak mampu. Serta berlaku untuk anak usia sekolah. Meski begitu, kendala dan tantangan dihadapi dalam mencari siswa sekolah rakyat yang tepat sasaran.
“Mereka selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Sementara sekolah rakyat harus masuk asrama,” kata Kepala Dinas Sosial Balikpapan Edy Gunawan.
Dia mengakui, anak-anak keluarga kurang mampu ini sebagian besar ‘dimanfaatkan’ oleh orang tua. Misalnya biasa mereka disuruh mencari uang atau nafkah.
Sehingga untuk menentukan siswa sekolah rakyat memang harus selektif. “Kalau bisa anak-anak yang mau ke sekolah rakyat memang anak yang kondisinya siap, bukan terpaksa,” tegasnya.
Dia khawatir ketika terpaksa dan tidak kuat menjalani sekolah rakyat, mereka bisa kabur dan sebagainya. “Itu justru menjadi masalah baru,” imbuhnya. Namun dia menegaskan, ada pula siswa yang berprestasi dari Balikpapan.
Dalam memilih siswa sekolah rakyat, pihaknya melakukan asesmen terlebih dahulu. Jika siswa lolos masuk sekolah rakyat, semua kebutuhan sudah terjamin dan mendapat fasilitas gratis.
“Cuma yang biasa tiba-tiba dekat sama orang tua harus berpisah karena asrama,” tuturnya. Menurutnya kendala terasa untuk jenjang SD. Mengingat usia anak masih terlalu muda banget berpisah dengan orang tua. (adv/pry)
