Jakarta, Kaltimedia.com — Ketidakhadiran Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dalam Kongres III Projo serta sejumlah pernyataan Ketua Umum Budi Arie Setiadi dinilai sebagai sinyal adanya keretakan hubungan antara keduanya.
Organisasi Projo, yang semula dibentuk sebagai relawan pendukung Jokowi menjelang Pilpres 2014, kini berada di ambang perpisahan arah politik. Dalam Kongres III yang digelar akhir pekan lalu, Budi Arie bahkan menegaskan bahwa Projo bukan lagi singkatan dari “Pro Jokowi.”
“Projo berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna ‘negeri’ dan dari bahasa Jawa Kawi yang berarti ‘rakyat’. Jadi kaum Projo adalah kaum yang mencintai negara dan rakyatnya,” ujar Budi Arie di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Budi juga menyatakan akan mengubah logo Projo yang selama ini menggunakan siluet wajah Jokowi, serta menegaskan dukungan organisasinya kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Logo Projo akan kita ubah supaya tidak terkesan kultus individu,” katanya.
Sinyal Perpisahan Politik
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai perubahan sikap Projo tersebut menandai fase baru hubungan organisasi itu dengan Jokowi.
Menurutnya, Projo kini tampak melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi dan beradaptasi dengan peta kekuasaan baru.
“Projo ini organisasi bermazhab kekuasaan, bukan murni relawan. Jadi siapapun yang berkuasa akan menjadi mazhab mereka,” ujar Pangi, Selasa (4/11).
Pangi menyebut, hilangnya kultus terhadap Jokowi menunjukkan pergeseran orientasi organisasi.
“Sudah tidak lagi mengkultuskan Jokowi sebagai sumber kekuasaan. Jokowi kini kehilangan momentum, dan Projo sedang mencari patron baru,” tambahnya.
Upaya Bertahan dalam Peta Politik Baru
Sementara itu, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif’an, menilai langkah Projo tersebut sebagai manuver strategis untuk tetap relevan di tengah perubahan lanskap politik nasional.
Ia menilai, pernyataan Budi Arie yang membuka peluang bergabung dengan Gerindra — partai yang dipimpin Presiden Prabowo — merupakan langkah realistis agar Projo tetap memiliki pijakan politik yang kuat.
“Jika tidak bergabung ke Gerindra, relawan Projo tidak punya sandaran politik yang kokoh. Dulu mereka punya patron ke Jokowi, tapi sekarang Jokowi bukan lagi presiden,” ujar Ali, Senin (3/11).
Menurut Ali, relawan berbeda dengan partai politik yang memiliki struktur dan ideologi permanen. Karena itu, Projo membutuhkan patron baru untuk mempertahankan eksistensinya.
“Mereka butuh patron yang kuat. Kalau tidak, pelan tapi pasti peran dan posisi tawar Projo akan meredup,” jelasnya.
Ali menambahkan, rencana penggantian logo Projo menjadi simbol dimulainya era baru organisasi relawan tersebut.
“Dengan mengganti logo, sebenarnya sudah jelas bahwa era baru relawan Projo sedang dimulai. Ini cara berpikir yang logis, apalagi Projo tidak bertransformasi menjadi partai politik,” katanya.
Namun, Ali menilai langkah tersebut bukan sepenuhnya bentuk “perpisahan” dari Jokowi, melainkan pilihan realistis karena simbiosis mutualisme politik antara keduanya sudah berakhir.
“Menurut saya, ini lebih kepada pilihan realistis. Baik Projo maupun Jokowi kini sudah tidak lagi berada dalam hubungan politik yang saling menguntungkan,” pungkasnya. (Ang)
