Samarinda, Kaltimedia.com — Fraksi Demokrat-PPP DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan hasil kegiatan reses masa sidang II tahun 2025, yang mencerminkan berbagai kebutuhan dan persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat, khususnya dalam sektor infrastruktur dan pendidikan.
Dalam agenda reses yang dilaksanakan pada 1–8 Juni 2025, anggota fraksi melakukan kunjungan ke 12 kecamatan dan 28 desa atau kelurahan di tiga daerah pemilihan: Dapil 2 (Balikpapan), Dapil 3 (Paser dan Penajam Paser Utara), dan Dapil 6 (Bontang, Kutai Timur, dan Berau). Hasilnya, sebanyak 249 aspirasi berhasil dihimpun dari masyarakat setempat.
Menurut Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Demokrat-PPP, Nurhadi Saputra, persoalan paling dominan yang disampaikan warga berkaitan dengan kerusakan jalan, kurangnya jembatan penghubung, keterbatasan air bersih, serta minimnya penerangan jalan umum.
Selain itu, ada juga permintaan mendesak seperti pembangunan rumah sakit di wilayah Balikpapan Timur dan Muara Wahau, serta pelebaran Jalan Mulawarman, akses vital menuju Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman.
Di bidang pendidikan, warga menyoroti keterbatasan ruang kelas dan minimnya fasilitas sekolah. Nurhadi juga mencatat adanya keluhan mengenai program bantuan pendidikan, seperti Gratispol, yang belum tersosialisasi dengan baik. Banyak orang tua siswa belum memahami alur pendaftaran maupun manfaat dari program tersebut.
“Ini menunjukkan lemahnya penyuluhan dari instansi terkait. Sebagus apa pun programnya, kalau tidak dipahami masyarakat, dampaknya tidak akan maksimal,” ujar Nurhadi.
Keluhan lain juga muncul dari sektor kesehatan, terutama mengenai pelayanan BPJS yang belum memadai serta kekurangan tenaga medis di wilayah terpencil. Di sektor pertanian dan perikanan, masyarakat menyampaikan kebutuhan alat pertanian, bibit, perahu, hingga akses permodalan.
Tak hanya itu, pelaku usaha kecil dan komunitas desa turut menyuarakan aspirasi. Mereka mengharapkan adanya dukungan berupa pelatihan keterampilan, bantuan usaha, serta akses pemasaran produk lokal untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat bawah.
Nurhadi menegaskan bahwa semua masukan tersebut telah dirangkum secara lengkap dan diserahkan sebagai laporan resmi kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Kami berharap seluruh aspirasi ini benar-benar ditindaklanjuti secara serius. Jangan sampai hanya karena alasan teknis dan administratif, suara masyarakat terabaikan tanpa proses dialog yang adil,” tutupnya. (Rfh)
Editor: Ang
