Samarinda, Kaltimedia.com — Ribuan pengemudi ojek online (ojol) di Samarinda yang tergabung dalam Gabungan Mitra Cakrawala (GMC) akhirnya membuahkan hasil setelah menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin (4/8/2025). Tuntutan mereka untuk membuka kembali kantor operasional Maxim Samarinda akhirnya dikabulkan oleh pemerintah daerah.
Aksi ini merupakan reaksi atas penutupan sepihak kantor Maxim beberapa waktu lalu oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Penutupan yang dianggap tidak memiliki landasan hukum yang jelas itu memicu keresahan di kalangan ribuan mitra pengemudi yang menggantungkan penghasilan harian dari aplikasi transportasi daring tersebut.
Koordinator aksi, Tajuddin Ayuc, menegaskan bahwa para driver ojol turun ke jalan bukan untuk menciptakan kekacauan, melainkan untuk menuntut keadilan.
“Kami tidak menolak aturan. Tapi kalau ada pelanggaran, proses secara hukum. Jangan asal tutup. Ini menyangkut nasib ribuan keluarga,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan Surat Keputusan (SK) Gubernur yang dijadikan dasar penutupan. Menurutnya, SK tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan sanksi penutupan operasional, sehingga menimbulkan multitafsir.
Aksi yang diikuti lebih dari 2.000 mitra pengemudi ojol itu berhasil mendapat respons cepat dari pemerintah. Melalui pernyataan resmi, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kaltim, Edwin Noviansyah Rachim, menyatakan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan manajemen Maxim.
“Pihak Maxim telah berkomitmen menyesuaikan seluruh operasionalnya sesuai regulasi daerah. Maka kantor operasional mereka diperbolehkan kembali beroperasi,” jelas Edwin.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap aplikasi Maxim akan terus ditingkatkan guna memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan.
Tajuddin menyambut baik pembukaan kembali kantor Maxim, namun menekankan bahwa perjuangan mitra ojol belum berakhir. Salah satu isu besar yang masih belum terselesaikan adalah tarif layanan yang dianggap merugikan pengemudi.
“Kami ingin ada dialog terbuka dengan Maxim dan Pemprov soal tarif dan kondisi kerja. Jangan sampai keputusan pemerintah justru mematikan mata pencaharian kami,” tegasnya.
Insiden ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak tentang pentingnya transparansi kebijakan, perlindungan terhadap pekerja sektor informal, dan komunikasi antara pemerintah, perusahaan, serta masyarakat. (Rfh)
Editor: Ang
