Samarinda, Kaltimedia.com — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, mengkritik masih adanya perlakuan diskriminatif terhadap peserta BPJS Kesehatan di sejumlah fasilitas layanan kesehatan di Kaltim.
Meski pemerintah telah menggelontorkan anggaran besar untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), ia menyebut praktik di lapangan masih jauh dari prinsip pelayanan yang adil dan merata.
“Pasien BPJS sering kali diperlakukan berbeda dibanding pasien umum. Ini bukan sekadar soal administrasi, tetapi juga soal sikap dan empati dari petugas medis,” ujar Sigit, Kamis (24/7/2025).
Sigit menyoroti kasus di Balikpapan, di mana sebuah keluarga memilih memindahkan anggota keluarganya dari rumah sakit milik pemerintah ke RS Pertamina, meski swasta, karena merasa tidak mendapat pelayanan yang layak.
“Ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan tidak selalu bergantung pada status rumah sakit, tetapi pada komitmen dan budaya kerja,” jelas Ketua Fraksi PAN-NasDem tersebut.
Ia menegaskan bahwa rumah sakit swasta semestinya tidak dianggap sebagai pesaing, melainkan mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan yang bermutu.
Sigit juga menyoroti bahwa tambahan anggaran dan perekrutan tenaga medis melalui skema PPPK belum sebanding dengan peningkatan mutu pelayanan di lapangan.
“Anggaran boleh besar, tenaga medis bertambah, tapi kalau sikap dan kualitas pelayanan tidak berubah, masyarakat tetap kecewa,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa tolak ukur utama keberhasilan program kesehatan bukan hanya pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas dan keadilan pelayanan.
Kritik untuk Program GratisPol dan JosPol
Menanggapi program unggulan Pemprov seperti GratisPol dan JosPol yang digelontorkan hingga Rp4,7 triliun, Sigit mengingatkan agar anggaran sebesar itu tidak hanya berhenti sebagai slogan politik.
“Rakyat membutuhkan pelayanan nyata yang adil dan memanusiakan. Jangan hanya bagus di atas kertas,” tandasnya.
Sigit pun mendorong agar seluruh program kesehatan diarahkan untuk benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan, dan bukan hanya memenuhi target administratif semata. (Rfh)
Editor: Ang
