Jakarta, Kaltimedia.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Bersatu menyoroti dugaan keterlibatan aktor politik dalam sejumlah aksi mahasiswa yang menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Organisasi tersebut menilai gerakan mahasiswa harus tetap independen dan tidak menjadi alat kepentingan politik praktis.
Juru Bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, menyampaikan pihaknya menemukan sejumlah indikasi yang dinilai perlu dicermati terkait keterkaitan beberapa tokoh aksi dengan jaringan politik tertentu.
“Kedua, kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu,” kata Rahmat dalam pernyataan sikap di Jakarta, Selasa (16/6/2026).
Rahmat menyebut dugaan tersebut berkaitan dengan kendaraan yang digunakan oleh Tiyo Ardianto. Selain itu, pihaknya juga menyoroti kehadiran sejumlah tokoh politik dalam rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan gerakan mahasiswa.
Namun demikian, tudingan tersebut masih berupa dugaan yang disampaikan BEM Bersatu dan belum disertai tanggapan dari pihak-pihak yang disebutkan dalam pernyataan tersebut.
Selain menyoroti dugaan keterlibatan aktor politik, BEM Bersatu juga mengkritisi fokus isu yang diangkat dalam sejumlah demonstrasi mahasiswa belakangan ini.
Menurut Rahmat, gerakan mahasiswa seharusnya lebih mengutamakan persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat luas. Ia mempertanyakan alasan Program Makan Bergizi Gratis menjadi sasaran penolakan di tengah kebutuhan masyarakat terhadap akses gizi yang lebih baik.
“Kami mempertanyakan prioritas isu yang diangkat. Di tengah kebutuhan mendasar masyarakat, perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama. Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan,” ujarnya.
Dalam pernyataan sikapnya, BEM Bersatu menegaskan penolakan terhadap segala bentuk intervensi politik praktis dalam gerakan mahasiswa. Mereka meminta agar organisasi kemahasiswaan tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan menjaga independensi dalam menyuarakan aspirasi.
“Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penungangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” tegas Rahmat.
Selain itu, BEM Bersatu juga mendorong agar gerakan mahasiswa steril dari pendanaan, fasilitas, maupun bentuk intervensi politik lainnya. Mereka menyatakan mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis dengan catatan pelaksanaannya terus diperbaiki agar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri perwakilan sejumlah BEM fakultas dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya. (Ang)
