Samarinda, Kaltimedia.com – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menyoroti persoalan serius terkait krisis tenaga medis, terutama dokter, yang hingga kini belum teratasi secara merata di berbagai wilayah, terutama daerah terpencil.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, menyebutkan bahwa berdasarkan data Dinas Kesehatan Kaltim, saat ini tersedia sekitar 2.000 dokter dari total kebutuhan ideal sebanyak 4.000 tenaga medis.
“Kesenjangan ini bukan hanya persoalan teknis, tapi sudah masuk ke ranah struktural yang perlu penanganan jangka panjang,” kata Baba, Kamis (24/7/2025).
Sebagai langkah konkret, Baba mendorong program beasiswa ikatan dinas bagi mahasiswa kedokteran, terutama calon dokter spesialis. Program ini diharapkan mampu mendorong lulusan untuk kembali mengabdi di daerah asal, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Dalam waktu dekat, DPRD Kaltim akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen rumah sakit milik Pemprov guna memetakan persoalan dan menyusun solusi yang lebih tepat sasaran.
“Kita ingin dengar langsung kebutuhan dan kendala di lapangan. Supaya intervensi kebijakan lebih akurat,” tegasnya.
Baba juga menekankan perlunya pembangunan infrastruktur kesehatan dan penguatan layanan berbasis digital seperti telemedicine untuk menjangkau wilayah terpencil.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, yang juga berlatar belakang sebagai dokter, mengungkap bahwa dari 188 puskesmas di Kaltim, 48 puskesmas masih kekurangan setidaknya sembilan jenis tenaga medis, termasuk dokter umum dan tenaga farmasi.
“Pemerataan masih jauh dari ideal. Jangan sampai kebijakan kita bias kota,” ujarnya.
Andi juga mendorong program beasiswa kedokteran berbasis kontrak kerja bagi anak-anak daerah. Mereka nantinya diwajibkan kembali dan bertugas di kampung halaman setelah lulus.
Ia menilai program Telemedicine Kementerian Kesehatan merupakan langkah baik, tetapi implementasinya harus selaras dengan sistem daerah.
“Kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan mungkin sudah siap, tapi daerah seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu masih banyak tantangan, baik akses maupun fasilitas,” jelasnya.
Keduanya menegaskan bahwa pemerataan layanan kesehatan harus menjadi prioritas utama, agar masyarakat di daerah pelosok mendapatkan hak yang sama atas layanan kesehatan yang layak dan berkualitas.
“Ini soal keadilan sosial. Semua warga, di mana pun mereka tinggal, berhak atas layanan kesehatan yang memadai,” tutup Baba. (Rfh)
Editor: Ang
