Samarinda, Kaltimedia.com – PPPK Paruh Waktu Kaltim mendapat dukungan AP3K untuk menyampaikan aspirasi dalam Silatnas di Jakarta pada 7 September 2026.
Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (AP3K) Kalimantan Timur mendukung rencana Silatnas PPPK Paruh Waktu di Istana Negara, Jakarta, pada 7 September 2026.
Ketua AP3K Kaltim, Fadhil Anwar, menyebut forum tersebut penting untuk mempertemukan PPPK dari berbagai daerah. Aspirasi mengenai status, karier, penghasilan, dan kesejahteraan dapat disampaikan secara terorganisasi.
“Asosiasi PPPK Kalimantan Timur mendukung pelaksanaan Silaturahmi Nasional atau Silatnas PPPK Paruh Waktu yang akan dilaksanakan di Jakarta. Silatnas ini menjadi ruang penting bagi PPPK dari berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dan terorganisasi kepada pemerintah pusat.”
Menurut Fadhil, persoalan PPPK Paruh Waktu tidak berhenti pada status kepegawaian. Ia menilai kepastian karier dan kesejahteraan juga menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah.
“Kami melihat persoalan PPPK Paruh Waktu bukan hanya menyangkut status kepegawaian, tetapi juga kepastian karier, kesejahteraan, penghasilan, serta perlindungan dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Karena itu, aspirasi yang disampaikan harus menjadi perhatian serius pemerintah.”
AP3K-KT juga mendukung perjuangan PPPK Paruh Waktu lintas profesi. Hal itu mencakup tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan guru yang tetap menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami juga mendukung perjuangan agar ada kebijakan yang memberikan kepastian bagi PPPK Paruh Waktu lintas profesi, termasuk tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan guru. Mereka selama ini tetap menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Sudah sepatutnya negara memberikan kepastian dan perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Di sisi lain, AP3K-KT merespons Surat Kemendagri Nomor 900.1.1/6032/SJ tentang Permintaan Data Pemerintah Daerah. Pendataan belanja pegawai tersebut diharapkan menjadi dasar tindak lanjut kebijakan pembiayaan PPPK.
AP3K-KT mendorong pembiayaan gaji PPPK penuh waktu dan paruh waktu dapat dialihkan ke APBN. Selain itu, organisasi tersebut menyoroti kesenjangan hak dan pendapatan antara PNS dan PPPK serta kepastian anggaran TPP.
Fadhil mengingatkan agar penyampaian aspirasi dalam Silatnas dilakukan secara tertib. Menurutnya, perjuangan kesejahteraan harus tetap mengedepankan dialog dan sikap bermartabat.
“Namun, kami mengajak seluruh peserta Silatnas menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan bermartabat. Jangan sampai perjuangan untuk mendapatkan kesejahteraan justru menimbulkan persoalan baru. Kami berharap pemerintah membuka ruang dialog dan menghasilkan solusi yang konkret.”
AP3K Kaltim menyatakan siap mengawal aspirasi PPPK. Organisasi tersebut juga akan membangun komunikasi dengan pemerintah di tingkat daerah maupun pusat.
“Asosiasi PPPK Kalimantan Timur siap mengawal aspirasi PPPK dan terus membangun komunikasi dengan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. Harapan kami, Silatnas ini bukan sekadar menyampaikan tuntutan, tetapi menjadi momentum lahirnya kebijakan yang memberikan kepastian dan kesejahteraan bagi PPPK Paruh Waktu.”
AP3K-KT berharap pemerintah dapat merespons aspirasi tersebut melalui kebijakan yang memberikan kepastian bagi PPPK Paruh Waktu di berbagai sektor. (Ang)
