SAMARINDA – Komisi ll DPRD Samarinda menyoroti kinerja salah satu Perusahaan Daerah (Perusda) milik pemerintah kota (Pemkot) Samarinda, yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dianggap kurang maksimal. Bukan tanpa sebab, setiap kali pertemuan bersama DPRD, tidak ada laporan perbaikan setiap periodenya.
Adi Setiawan, anggota Komisi ll DPRD Samarinda, mengatakan kinerja BPR dirasa sangat kurang maksimal dan belum bisa diharapkan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda.
“Beberapa bulan lalu kita sempat melakukan hearing cuman mereka hanya sampaikan kendala terkait kurangnya penyuplaian dana dari Pemkot sehingga ini yang membuat stag,” ucapnya, Senin( 18/10/2021).
Setiawan menambahkan, Perusda BPR harus menjadi sorotan utama, agar tidak dibiarkan masalah berlarut-larut sepanjang tahun. Terutama untuk evaluasi, yang minim dari segi kinerjanya.
Karenanya, investasi yang dilakukan Pemkot Samarinda berbanding terbalik dengan hasil yang diperoleh. Setiawan menegaskan untuk saat ini perusda BPR, patut untuk segera dikoreksi.
“Banyak sekali masalah perusda BPR ini yang dikatakan minim kinerjanya yang tidak memberikan hasil apapun. Hal ini patut untuk kita koreksi,” serunya.
Lebih lanjut, saat hearing pun pihaknya meminta agar perusda BPR dapat memberikan laporan terkait kinerjanya. Namun pihak BPR tidak dapat menunjukkan laporan, baik perbaikan ataupun program dan langkah-langkah perbaikan selanjutnya.
“Saat ini keluhan pihak BPR sendiri terkait programnya belum ada dan penyuplaian dana yang belum maksimal sehingga ini yang membuat terhambat,” ungkapnya.
Dirinya berharap pihak BPR dapat lebih terbuka terkait permasalahan, sehingga dapat menjadi evaluasi bersama dan bisa dicarikan solusi terbaik. Tentu saja hal ini untuk mendongkrak PAD Samarinda. (advertorial)
