SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menanggapi keputusan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang merampingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Wilayah Kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Samri mengungkapkan, bahwa strategi yang dilakukan Andi Harun tersebut mampu menekan pengeluaran belanja daerah.
“Upaya Pak Walikota tersebut saya melihat dia mengambil langkah yang tepat untuk meminimalisir anggaran, untuk alokasi ke pembangunan,” ungkap Samri, Kamis (18/10/2021).
Dijelaskan lebih lanjut, bahwa total yang dikurangi ada 12 OPD sehingga yang tersisa saat ini berjumlah 25 OPD. Karena OPD di Pemkot Samarinda begitu banyak, Samri mengatakan, potensi pemborosan anggaran jadi lumayan besar.
Terlebih lagi jika OPD juga bekerja secara tidak maksimal. Karenanya perubahan yang dilakukan oleh Walikota dinilai tepat.
“Saya melihat selama ini OPD lumayan banyak yah. Mungkin dengan sedikit OPD ini Pemkot mampu mengontrol serta lebih maksimal. Kalau banyak tapi tidak maksimal, kan mending yang sedikit tapi efektif,” ucapnya.
Selain itu langkah yang diambil Walikota tidak hanya menekan pengeluaran daerah saja, namun untuk mengurangi terjadinya tumpang tindih kewenangan.
“Mungkin saja ada tumpang tindih kewenangan sehingga bekerja tidak maksimal akibat saling mengharap,” tuturnya.
Pihaknya juga berharap keputusan Walikota tersebut dapat meningkatkan kinerja OPD di lingkungan Pemkot.
“upaya pak wali itu bukan untuk menghilangkan jabatan terkait, tapi untuk memperkuat sinergitas OPD sesuai dengan tupoksinya masing-masing,” tutupnya. (advertorial)
