AMKB Kumpul, Singgung Permasalahan Kutim Termasuk Perusahaan Yang Tidak Ada Manfaat Untuk Masyarakat

Himpunan Mahasiswa Sekecamatan di Kutim saat rembuk. (rcd)

Samarinda – Aliansi Mahasiswa Kutim Bersatu (AMKB) melakukan diskusi lintas Kecamatan di Kutai Timur pada Minggu (9/2/2020), dengan mengangkat beberapa persoalan yang sedang terjadi di Kutai Timur. Diantaranya persoalan lingkungan, pendidikan, kesehatan, sosial, kurangnya pemberdayaan masyarakat, dan ketenagakerjaan.

Juga berkaitan dengan buruh pertambangan dan sawit yang mereka anggap banyak perusahaan di daerah sama sekali tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pembangunan baik infrastruktur maupun suprastruktur desa.

“Kami menilai maraknya perusahaan pertambangan dan kelapa sawit mestinya ada memberikan dampak positif terhadap masyarakat, misalnya segi pembangunan infrastruktur, suprastruktur yang perlu ditingkatkan, juga masalah buruh yang seringkali terjadi, sebab ini bukan masalah yang baru terjadi,” ucap Humas Aksi, Yohanes Richardo Nanga Wara.

Richardo menyebut aliansi tersebut murni berasal dari Kecamatan, ada sekitar 6 organisasi yang berasal dari Kecamatan diantaranya ada IKBM Kaubun, HIMASTA Sangatta, HMP Kaliorang, Hipma K Muara Bengkal, Hima WK Wahai Kombeng, dan IKM Bengalon. Kesemuanya berkumpul atas dasar keresahan bersama. Meskipun ada wadah Himpunan Organisasi Tingkat Kabupaten yaitu HIPMA-KT, dinilai kurang kritis terhadap masalah yang dihadapi oleh daerahnya sendiri.

“Kita merasa ini masalah dan tanggung jawab bersama, meskipun baru-baru ini Pemerintah mengeluarkan kucuran anggaran besar terhadap organisasi besar tersebut sebenarnya tidak tepat sasaran apabil tidak memberikan feedback yang jelas,” jelasnya.

Tambahnya, kedepan aliansi mahasiswa tersebut akan melakukan konsolidasi seluas-luasnya untuk melibatkan lebih banyak lagi mahasiswa yang berasal dari Kecamatan di Kutim, serta menyiapkan persiapan agenda kedepan.

“Langkah berikutnya kita akan mengkaji lebih dalam lagi baik secara penguatan secara data maupun fakta sebagai bahan masalah hingga rekomendasi, terdekat akan mengadakan FGD (Focus Group Discussion) hingga pengawalan bersama atas masalah di daerah, apabil tidak ada kinerja yang baik maka kita akan melakukan gebrakan-gebrakan sebagai alternatif yang perlu ditempuh,” tutupnya. (rcd)

Share

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *