SAMARINDA – Kantor sekretariat Golkar Kalimantan Timur (Kaltim) didatangi KPK, untuk mengecek kepemilikan aset lahan pada Rabu (30/06/2021), di Jalan Mulawarman, Kota Samarinda.
Mendengar adanya hal tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun (AH) juga ikut bertemu dengan perwakilan dari anggota KPK yang datang. Pengurus berharap agar kunjungan KPK itu memberikan solusi atas lahan tersebut.
Wakil sekretaris DPD Golkar Kaltim Mursidi Muslim mengatakan pihaknya akan segera rapat terkait langkah kedepannya. Ia pun akui lahan ini serta bangunannya milik pemerintah kota Samarinda.
Oleh karena itu dirinya meminta adanya solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah terkait aset tersebut. Bahkan pihaknya pun siap menyewa lahan serta bangunannya itu agar tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari.
“Menindaklanjuti yang kami tangkap win win solution mencari yang terbaik kalau harus sewa sewa,” ucapnya.
Lebih lanjut Mursidi juga menjelaskan, bahwa gedung itu sudah ada sejak era orde baru. Bahkan gedung itu merupakan hasil rampasan tentara Indonesia dari penjajah.
“Karena undang-undang zaman pak presiden Soekarno mereka diusir dari Indonesia. Dan gedung ini adalah hasil rampasan perang,” ujarnya.
Apalagi dengan kedatangan dari KPK dan AH ke kantor Sekretarian Golkar Kaltim ini, membuat dirinya kaget seketika.
“Tapi sebagai tuan rumah apalagi yang datang wali kota dengan sekda dan pejabat yang lain, kami terima dengan tangan terbuka,” terang Mursidi Muslim. (pry)
Editor: (dy)
