BALIKPAPAN – Sejak 15 Januari 2021 lalu, Pemkot Balikpapan menerapkan jam malam atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal tersebut semata-mata untuk menekan lajunya perkembangan kasus covid-19 di Kota Minyak.
Namun, kebijakan tersebut rupanya banyak dikeluhkan oleh kalangan masyarakat, terutama pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berkurangnya pembeli dan pendapatan serta pembatasan seluruh aktifitas diluar rumah hingga pukul 22.00 Wita dirasa sangat merugikan terlebih kebijakan PPKM yang akan berlangsung hingga akhir Januari, atau tepatnya 29 Januari 2021 mendatang.
Bahkan, PPKM bisa diperpanjang jika tidak ada tanda tanda penurunan kasus di Balikpapan. Terkait hal itu, Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, H. Haris menilai kebijakan tersebut sudah tepat, meski berdampak pada beberapa sektor.
Tambahnya, kebijakan tersebut demi kebaikan bersama untuk memutus rantai penyebaran covid-19. Langkah Pemkot Balikpapan dirasa sudah tepat, dengan begitu dapat mengurangi berkumpulnya massa dalam jumlah besar.
“Semoga masyarakat dapat mengerti. Bukan hanya UMKM, tapi semua sektor terkena dampak tersebut,” serunya. (ar)
