SAMARINDA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Mulawarman (Unmul) melakukan aksi di depan gerbang Kantor DPRD Provinsi Kaltim, pada Kamis (25/6/2020). Pada aksi tersebut PMII Komisariat Unmul menuntut agar DPRD Kaltim segera menyurati pemerintah pusat untuk segera menurunkan tarif tol.
“Kita mendesak DPRD Provinsi Kaltim Menyurati pemerintah pusat menurunkan tarif tol. Masyarakat Masih mending anggaran 3 triliun untuk masyarakat pinggiran. Bayangkan sopir travel yang sedikit harus melewati jalan tol,” ucap salah satu orator.
Selain menuntut penurunan tarif tol Balikpapan – Samarinda (Balsam), mereka juga mempertanyakan transparasi anggaran penanganan Covid-19, dan menuntut pemerintah untuk menggratiskan rapid test.
Usai menyampaikan aspirasinya, para mahasiswa kemudian melakukan mediasi bersama dengan perwakilan Komisi II dan IV. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub menjelaskan salah satu poin permasalahan yang dituntut, yaitu rapid test.
Menurut Rusman, rapid test yang dilakukan terbagi menjadi dua. Rapid test yang dilakukan oleh pemerintah secara terjadwal maupun massif tidak membutuhkan biaya atau gratis, sedangkan rapid test berbayar itu dilakukan oleh personal maupun individu.
“Rapid test diagendakan pemerintah atau memang terjadwal secara periodik maka itu gratis tidak dibebankan biaya. Tetapi jika Ada rapid test berbayar sifatnya pribadi. Atau tempat penyedia layanan,” ungkap Rusman Yaqub.
Tuntutan mahasiswa lainnya terkait transparasi anggaran Covid-19, dimana anggaran Covid-19 berasal dari realokasi dan refocussing anggaran Provinsi Kaltim 2020. Ada tiga kali tahapan realokasi anggaran. Anggaran tahap pertama senilai Rp 15 miliar, kedua Rp 33,8 miliar dan ketiga senilai Rp 536 miliar.
Anggaran tersebut digunakan dalam beberapa penanganan, yaitu untuk pengadaan APD bagi petugas kesehatan, kedua penanganan pasien, ketiga pendirian sarana dan prasarana penunjang kesehatan. Termasuk pemberian tenaga gizi tenaga media dan Aparat.
Lalu anggaran tersebut digunakan sebagai sebagai jaring pengamanan sosial bantuan sosial masyarakat. Terakhir bidang recovery ekonomi yaitu memulihkan Ekonomi dari dampak pandemi. (pry)
Editor : Abdur Rachim
