BALIKPAPAN – Menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru), Komisi II DPRD Kota Balikpapan menyiapkan langkah konkret untuk memastikan distribusi LPG subsidi 3 kilogram tetap aman dan tepat sasaran. Salah satunya melalui rencana inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan dalam waktu dekat.
Rencana ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II dengan Dinas Perdagangan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Pertamina Patra Niaga, serta 11 agen LPG, di ruang rapat gabungan Gedung DPRD Balikpapan, Rabu (5/11/2025).
Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menegaskan bahwa pengawasan distribusi LPG harus diperketat, terutama menghadapi lonjakan permintaan yang biasanya terjadi menjelang akhir tahun. Menurutnya, sidak ini penting agar penyaluran LPG subsidi benar-benar dinikmati masyarakat kecil, bukan pihak yang tidak berhak.
“Kami ingin memastikan subsidi ini betul-betul dirasakan masyarakat kecil, bukan justru dinikmati oleh pihak yang tidak berhak. Apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru, konsumsi LPG rumah tangga biasanya meningkat,” ujar Taufik.
Ia menjelaskan, Komisi II saat ini masih menunggu data lengkap dari Bagian Perekonomian terkait persebaran pangkalan, alokasi kuota per agen, hingga peta wilayah yang kerap mengalami kelangkaan. Data tersebut akan menjadi dasar penentuan titik-titik prioritas dalam pelaksanaan sidak.
“Begitu datanya lengkap, kami akan turun langsung ke lapangan bersama instansi terkait untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan,” tambahnya.
Selain mengingatkan soal pengawasan, Taufik juga menyoroti masih terbatasnya kuota LPG subsidi di Balikpapan yang belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
Ia menilai hal ini menjadi salah satu penyebab kelangkaan yang sering terjadi, terutama pada periode tertentu seperti Nataru dan Ramadan.
“Masalah utama bukan pada jumlah agen, tapi pada kuota yang belum mencukupi. Ini akan terus kami dorong agar pemerintah bersama Pertamina melakukan evaluasi dan penyesuaian,” tegasnya.
Komisi II DPRD berharap sidak dan evaluasi lapangan yang dilakukan nanti dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan Pertamina dalam menyusun kebijakan distribusi LPG subsidi yang lebih akurat dan berpihak kepada masyarakat kecil. (Adv)
