BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kini tengah bersiap menghadapi tantangan fiskal serius menyusul pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026. Kondisi ini diperkirakan akan memengaruhi arah kebijakan pembangunan daerah, terutama proyek-proyek strategis yang membutuhkan dukungan anggaran besar.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, menyampaikan bahwa perubahan signifikan pada kebijakan fiskal nasional membuat Pemkot Balikpapan harus melakukan penyesuaian ulang terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
“Kita sedang melakukan penyesuaian bersama pemerintah kota. Ada pemotongan cukup besar terhadap dana transfer dari pusat, bahkan bisa mencapai lebih dari 60 persen dari biasanya,” ujar Budiono, Selasa, 14 Oktober 2025.
Menurutnya, TKD yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan transfer lainnya akan mengalami penurunan tajam. Dari total penerimaan sekitar Rp1,8 triliun, Balikpapan diperkirakan hanya akan memperoleh sekitar Rp700–800 miliar.
“Kita kehilangan lebih dari Rp1 triliun yang seharusnya bisa mendukung program pembangunan daerah. Dampaknya pasti besar terhadap proyek-proyek yang sudah direncanakan,” jelasnya.
Tidak hanya dari pusat, Budiono juga menyoroti potensi penurunan dana transfer dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ia menyebutkan, dana provinsi yang biasanya mencapai Rp300 miliar kemungkinan akan terpangkas hingga separuhnya akibat dampak berantai dari kebijakan nasional.
“Efeknya domino, karena provinsi juga mengalami tekanan fiskal yang sama. Jadi otomatis alokasinya ke daerah ikut berkurang,” ungkapnya.
Dengan kondisi tersebut, ruang fiskal Balikpapan menjadi semakin terbatas. Anggaran pembangunan fisik yang sebelumnya mencapai Rp500 miliar diperkirakan akan menyusut tajam, bahkan mungkin turun di bawah Rp100 miliar.
“Banyak kegiatan fisik yang mau tidak mau harus ditunda atau disesuaikan. Tahun depan kita akan fokus pada program prioritas seperti layanan dasar dan infrastruktur penting,” tambah Budiono.
Meski menghadapi keterbatasan, DPRD menegaskan komitmennya untuk menjaga pembahasan anggaran tetap produktif dan transparan. Sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dianggap penting agar rencana pembangunan tetap bisa berjalan sesuai arah kebijakan jangka panjang kota.
“Situasi ini memang berat, tapi semangat kita untuk melayani masyarakat tidak boleh padam. Kita harus realistis, adaptif, dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan seefisien mungkin,” tegas Budiono.
Ia menutup dengan pesan optimisme bahwa meski anggaran menurun, komitmen pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. (Adv)
