Samarinda, Kaltimedia.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Timur menyatakan sikap legawa terhadap keputusan pemerintah yang menetapkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP masa bakti 2025–2030.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi mengesahkan struktur baru partai berlambang Ka’bah itu pada Senin (6/10/2025). Dalam keputusan tersebut, Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto ditetapkan sebagai pimpinan tertinggi partai, dengan Mardiono sebagai Ketua Umum dan Agus sebagai Wakil Ketua Umum. Adapun posisi Sekretaris Jenderal kini diisi oleh Taj Yasin Maimoen, yang juga dikenal sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah.
Sekretaris DPW PPP Kaltim, Leny Marlina, menyampaikan bahwa pihaknya menerima dan menghormati keputusan pemerintah tersebut. Ia menilai langkah ini menjadi akhir dari dualisme kepemimpinan yang sempat memecah konsentrasi kader di berbagai daerah.
“Kami di Kaltim menghormati keputusan yang sudah disahkan pemerintah. Dalam politik pasti ada pihak yang puas dan tidak puas, tapi kami memilih menghormati keputusan ini karena itu sudah menjadi keputusan resmi negara,” ujar Leny, Selasa (7/10/2025).
Menurut Leny, PPP sebagai bagian dari sistem politik nasional harus sejalan dengan kebijakan pemerintah. Upaya konfrontatif, lanjutnya, bukanlah pilihan bijak di tengah upaya partai untuk kembali solid.
“Kalau melawan keputusan pemerintah tentu tidak mungkin. Karena itu, kami sudah berdiskusi di internal dan sepakat untuk legowo menerima hasil yang ada,” tegasnya.
Meski demikian, Leny tidak menampik adanya kekecewaan di kalangan kader Kaltim, mengingat sebelumnya mereka turut terlibat dalam Muktamar Ancol yang secara aklamasi menetapkan Agus Suparmanto sebagai ketua umum.
“Secara organisasi, kami melihat Muktamar itu sah. Jadi wajar jika ada rasa kurang puas. Tapi karena kemudian muncul pro dan kontra, situasi menjadi gaduh. Sekarang kami harus menahan diri dan kembali bersatu,” jelasnya.
Leny menegaskan pentingnya bagi seluruh kader untuk tidak memperpanjang polemik, baik melalui gugatan hukum maupun pernyataan publik yang bisa memperkeruh suasana.
“Jangan lagi ada gugatan atau saling sindir. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita bersama-sama fokus membesarkan PPP,” ujarnya.
Terkait dinamika di daerah, Leny menyoroti langkah DPC PPP Kutai Barat (Kubar) yang lebih dulu menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Mardiono tanpa berkoordinasi dengan DPW.
“Dua hari setelah keluarnya SK Menkumham pada 1 Oktober, muncul rilis dari DPC Kubar yang menyatakan dukungan ke Mardiono. Itu keputusan politik mereka sendiri, tanpa komunikasi dengan kami,” ungkapnya.
DPW PPP Kaltim, kata Leny, telah melakukan komunikasi untuk meminta klarifikasi kepada DPC Kubar, namun hingga kini belum ada tanggapan resmi. Ia memastikan, DPW tidak akan terburu-buru mengambil langkah yang dapat memperkeruh situasi.
“Kami tidak ingin langkah tergesa justru menambah ketegangan. Ke depan, kami akan memperkuat koordinasi agar komunikasi antara DPW dan DPC bisa lebih baik,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, Leny mengajak seluruh kader PPP di Kaltim untuk menatap masa depan dengan semangat baru.
“Kami berkomitmen menjaga kekompakan dan menyatukan langkah di masa transisi kepemimpinan ini. Yang utama sekarang adalah memulihkan kepercayaan publik terhadap PPP dan membangun kembali partai ini dengan kerja nyata,” pungkasnya. (Rfh)
Editor: Ang
