Samarinda, Kaltimedia.com – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026 menemui hambatan besar.
Proses pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terpaksa berhenti setelah keduanya tidak dapat menyepakati arah baru postur anggaran menyusul koreksi pendapatan yang sangat signifikan.
Kebuntuan ini dipicu kebijakan Pemerintah Pusat yang memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kaltim dalam jumlah besar. Sebelumnya, dalam dokumen KUA-PPAS yang disetujui pada September 2025, nilai APBD 2026 diperkirakan mencapai Rp21,35 triliun. Namun, proyeksi tersebut berubah total setelah Pemerintah Pusat memangkas sekitar Rp6,3 triliun dari komponen pendapatan transfer.
Akibat pengurangan drastis itu, target pendapatan transfer anjlok dari Rp9,3 triliun menjadi hanya sekitar Rp3,3 triliun.
Kondisi ini membuat keseluruhan kerangka APBD 2026 tidak lagi sesuai dan harus disusun ulang dari awal.
Anggota Banggar DPRD Kaltim merangkap Sekretaris Komisi IV, M. Darlis Pattalongi, mengakui bahwa koreksi pendapatan tersebut mengguncang struktur anggaran yang sudah disiapkan. Ia menyebut perubahan mendadak itu membuat pembahasan tidak dapat berlanjut.
“Pemotongan Rp6,3 triliun itu sangat besar. Kami jelas tidak siap menghadapi perubahan mendadak sebesar ini,” ujar Darlis, Jumat (21/11/2025).
Banggar dan Pemprov Kaltim disebut telah mencoba meminta peninjauan ulang kepada Kementerian Keuangan. Namun setelah dipastikan tidak ada ruang revisi, seluruh proses pembahasan harus dihentikan sementara.
“Begitu dipastikan pemotongan final, pembahasan langsung macet. Kami belum bisa menentukan sektor mana saja yang harus dirasionalisasi,” jelasnya.
Banggar maupun TAPD kini perlu melakukan perhitungan ulang seluruh komponen pendapatan dan belanja sebelum pembahasan dilanjutkan.
Rencana pembahasan intensif selama tiga hari pun dipastikan tertunda, mengingat skala penyesuaian yang sangat besar.
Perubahan ini diperkirakan berdampak pada sejumlah program strategis daerah. Salah satu program yang kemungkinan ikut disesuaikan ialah program pendidikan GratisPol, yang selama ini menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemprov Kaltim.
“Dengan penyesuaian sebesar ini, banyak program prioritas pasti ikut terdampak. GratisPol kemungkinan besar juga tidak bisa berjalan dengan alokasi seperti sebelumnya,” tutup Darlis. (Rfh)
Editor: Ang
