Samarinda- Kota Samarinda menghadapi tantangan serius dalam penanganan dua penyakit menular kronis tuberkulosis (TB) dan HIV/AIDS.
Meski regulasi telah tersedia, pelaksanaan di lapangan dinilai jauh dari optimal, mencerminkan lemahnya sistem manajemen kesehatan daerah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti inkonsistensi antara regulasi yang ada dan implementasinya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah kota sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun minim dalam hal komitmen eksekusi.
“Perda tentang HIV sudah ada sejak 2009, bahkan sudah dilakukan kajian akademik. Tapi pelaksanaannya masih belum menyentuh akar persoalan,” ujar Sri Puji, Senin (28/7/2025).
Ia juga menyebutkan bahwa sejumlah regulasi dari pemerintah pusat dan peraturan wali kota terkait TB telah diterbitkan. Namun, regulasi tanpa dukungan anggaran dan fasilitas hanyalah formalitas belaka.
Menurutnya, alokasi dana yang tidak memadai menjadi kendala utama. Tanpa anggaran yang sepadan, strategi penanggulangan yang dirancang tidak akan berdampak signifikan di lapangan.
Sri Puji juga menyoroti kondisi fasilitas kesehatan, khususnya ruang isolasi bagi pasien TB dan HIV, yang dinilainya belum memenuhi kebutuhan minimal. Bahkan rumah sakit daerah pun belum mampu menyediakan layanan ini secara layak.
“Pasien dengan penyakit menular membutuhkan ruang khusus, tapi faktanya, baik RSUD maupun rumah sakit swasta masih belum siap,” katanya.
Maka dari itu, pihak DPRD mendorong agar Pemerintah Kota menyusun rencana konkrit untuk meningkatkan kapasitas layanan, terutama dengan membangun ruang isolasi sesuai pertumbuhan jumlah kasus tiap tahun.
Lebih lanjut, Sri Puji juga mengkritisi lemahnya kolaborasi antar pihak. Ia menilai partisipasi masyarakat dan sektor swasta belum terintegrasi dalam strategi kesehatan kota.
Menurutnya, kegiatan sosial yang dilakukan masyarakat bersifat sporadis dan belum mendapatkan dukungan sistematis dari pemerintah daerah, sehingga dampaknya tidak berkelanjutan.
“Kita butuh sinergi yang utuh. Pemerintah harus aktif mengajak semua elemen terlibat, agar penanganan penyakit ini tidak setengah-setengah,” tutupnya. (Adv)
