Samarinda, Kaltimedia.com – Persoalan banjir yang terus membayangi sejumlah kawasan di Kota Tepian kembali menjadi sorotan serius DPRD Kota Samarinda. Ketua Komisi III DPRD, Deni Hakim Anwar, menegaskan pentingnya penanganan banjir yang tidak lagi bersifat sektoral, melainkan menyeluruh dan terintegrasi.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda, Deni menyampaikan bahwa pola penanganan banjir selama ini terlalu terpaku pada proyek di titik-titik tertentu, tanpa melihat konektivitas antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
“Selama ini kita terlalu fokus di satu titik, padahal akar persoalan tidak berdiri sendiri. Kita butuh gambaran besar agar solusi yang diambil tidak sekadar tambal sulam,” kata Deni, Selasa (15/7/2025).
Rapat tersebut membahas evaluasi anggaran tahun berjalan serta rencana program pembangunan PUPR untuk tahun 2026. Deni menegaskan bahwa dari enam bidang utama yang berada di bawah kendali Dinas PUPR, persoalan banjir harus menjadi prioritas yang tak bisa ditunda.
Ia menekankan perlunya pendekatan sistemik. Program seperti pembangunan kolam retensi, revitalisasi jaringan drainase utama, hingga pengelolaan limpasan air hujan perlu dirancang sebagai satu kesatuan yang saling mendukung.
“Kita harus mulai membangun sistem pengendalian banjir yang utuh, dari hulu sampai hilir. Tidak bisa hanya mengandalkan satu solusi,” ujar politisi dari Partai Gerindra itu.
Dalam forum tersebut, Dinas PUPR memaparkan sejumlah rencana pembangunan infrastruktur penanganan banjir, termasuk kolam retensi yang dianggap sebagai solusi menengah. Namun menurut Deni, upaya teknis itu harus didukung dengan data yang akurat dan menyeluruh.
Ia menyebutkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui penyebab banjir yang terus berulang di wilayah mereka. Tanpa data yang rinci seperti kapasitas drainase, tingkat sedimentasi, atau topografi wilayah DPRD pun sulit menjelaskan penyebab banjir secara tepat kepada publik.
“Masyarakat tidak hanya butuh solusi, tapi juga penjelasan yang jelas dan masuk akal. Dan itu butuh data teknis. DPRD harus bisa menjawab dengan argumentasi yang kuat,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen, Komisi III DPRD akan mendorong peningkatan alokasi anggaran penanganan banjir melalui Badan Anggaran DPRD. Deni menegaskan bahwa penanggulangan banjir bukan semata proyek infrastruktur, melainkan menyangkut keselamatan warga dan masa depan kota.
“Kalau kita bicara soal banjir, ini soal bagaimana kita menjaga kota ini tetap layak huni. DPRD siap bersinergi dan mengawal serius agar Samarinda benar-benar siap menghadapi tantangan bencana ke depan,” tutupnya. (Rfh)
Editor: Ang
