Samarinda – Ketergantungan Kota Samarinda terhadap dana transfer dari pemerintah pusat memunculkan kekhawatiran di kalangan legislatif.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai Pemerintah Kota belum maksimal dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), padahal potensi lokal masih cukup besar untuk dioptimalkan.
Deni sapaan akrabnya mengatakan bahwa sektor pajak dan retribusi seharusnya menjadi motor utama peningkatan PAD, bukan hanya mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Pemerintah daerah perlu bekerja lebih keras. Sekarang ini PAD Samarinda baru sekitar Rp800 miliar. Kita targetkan bisa tembus Rp1 triliun dengan mengoptimalkan sektor-sektor potensial,” ujarnya, Kamis (22/5/2025).
Data PAD tersebut didapatkannya pada saat rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025.
Ia pun menyoroti bahwa masih banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap optimal, seperti retribusi parkir, pemanfaatan aset daerah, hingga potensi dari sektor pariwisata dan perdagangan. Padahal, sumber-sumber ini bisa menopang kemandirian PAD jika dikelola dengan serius.
Menurutnya, persoalan klasik seperti lemahnya pengawasan, sistem pemungutan yang tidak efisien, serta rendahnya kesadaran wajib pajak lokal menjadi kendala utama yang harus segera dibenahi oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Tak hanya soal pendapatan, DPRD juga mengawasi pelaksanaan program-program kerja OPD yang dianggap belum sepenuhnya tepat sasaran. Dengan anggaran besar yang dikucurkan, DPRD menuntut program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Hampir 80 persen OPD sudah kami panggil. Kami beri catatan agar pelaksanaan program lebih fokus dan tidak keluar dari tujuan awalnya,” kata Deni.
Ia menyebut pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban publik harus menjadi perhatian utama demi menjaga akuntabilitas anggaran.
Maka dari itu, Deni berharap, semua rekomendasi yang telah disampaikan dalam forum resmi seperti paripurna, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Hearing, dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemkot Samarinda. Sehingga ada perbaikan sistem pengelolaan pendapatan dan belanja daerah harus dilakukan secara paralel.
“Kinerja pemerintah harus lebih terarah, dan penggunaan anggaran harus jelas manfaatnya bagi masyarakat. Jangan sampai dana besar hanya habis di administrasi tanpa efek nyata,” pungkasnya. (Adv/Df)
