
JAKARTA – Setelah 18 tahun tertahan, DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).
Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 yang dipimpin langsung Ketua DPR RI, Puan Maharani, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan kepada seluruh anggota dewan.
“Setuju,” jawab peserta rapat serentak, disusul ketukan palu tanda pengesahan.
Puan menegaskan pengesahan ini bukan karena desakan pihak tertentu, melainkan hasil proses legislasi yang sudah berjalan lama. Ia menyebut pembahasan melibatkan 87 rapat dengar pendapat dan sudah sesuai target, bahkan lebih cepat dari tenggat 15 Desember 2026.
“Kita mengesahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan.
Apa Isi UU-nya?
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menjelaskan UU ini memuat 74 pasal. Poin utamanya:
• Aset hasil kejahatan bisa dirampas tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku (non-conviction based asset forfeiture)
• Cakupannya luas: korupsi, narkotika, terorisme, penyelundupan manusia dan senjata, perdagangan orang, hingga penipuan berbasis teknologi seperti investasi bodong
• Aset bisa dikembalikan ke korban, dan pihak ketiga yang beritikad baik dilindungi
• UU baru berlaku 12 bulan setelah diundangkan, dan setelah Badan Pengelola dan Badan Pengawas terbentuk
Kenapa Malah Diributkan?
Di sisi lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset menyebut UU ini sebagai “RUU Perampasan Aset Palsu”.
Alasannya, klausul illicit enrichment atau pemiskinan koruptor — yakni harta pejabat yang tidak wajar dan tidak sesuai LHKPN — dihapus dari draf yang dibahas per 16 November 2026.
Akibatnya, menurut ICW, harta pejabat yang tiba-tiba kaya tidak wajar tetap tidak bisa dirampas kalau tidak terbukti berasal dari tindak pidana tertentu.
DPR sendiri beralasan, illicit enrichment tidak dimasukkan karena RUU ini hanya mengatur tata cara perampasan, bukan aturan pidananya.
Kini, setelah palu diketok, UU tersebut tinggal menunggu tanda tangan Presiden dan pengundangan. (Redaksi/ar)



