
Balikpapan, Kaltimedia.com – Calon jemaah haji Indonesia mendapat kabar baik menjelang penyelenggaraan ibadah haji 2027. Rata-rata biaya pelunasan yang harus disiapkan jemaah turun menjadi sekitar Rp23,05 juta.
Angka tersebut lebih rendah sekitar Rp3,38 juta dibandingkan pelunasan tahun sebelumnya. Penurunan ini merupakan hasil pembahasan antara Komisi VIII DPR RI dan pemerintah terkait pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan kabar tersebut dalam kegiatan Muzakarah Keuangan Haji di Balikpapan dan Samarinda.
Menurut Hetifah, penurunan beban pelunasan menjadi kabar menggembirakan bagi masyarakat. Terutama bagi calon jemaah yang telah mengumpulkan dana selama bertahun-tahun.
“Bagi masyarakat yang bertahun-tahun menabung untuk berangkat haji, pengurangan ini sangat berarti,” ujar Hetifah, Selasa (17/11/2026)
Penurunan pelunasan tersebut berkaitan dengan kesepakatan biaya penyelenggaraan haji 2027. DPR dan pemerintah berhasil menekan usulan awal BPIH dari sekitar Rp107 juta menjadi Rp98,47 juta per jemaah.
Dari total tersebut, Rp54,65 juta merupakan bagian biaya yang dibebankan kepada jemaah. Sementara Rp43,82 juta atau 44,5 persen berasal dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.
Perhitungan pelunasan mempertimbangkan beberapa komponen. Di antaranya setoran awal Rp25 juta, nilai manfaat virtual account rata-rata Rp3,4 juta, dan subsidi pemerintah Rp3,2 juta.
Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Harry Alexander, menjelaskan peningkatan nilai manfaat turut meringankan biaya jemaah.
“Meski Bipih mengalami kenaikan, pelunasan justru turun sekitar Rp3,385 juta menjadi Rp23,048 juta,” ungkap Harry.
Selain membahas pembiayaan, Muzakarah Keuangan Haji juga menjadi ruang dialog mengenai kesiapan pelayanan bagi calon jemaah.
Peserta kegiatan di Balikpapan dan Samarinda turut menanyakan peluang pemanfaatan Kampung Haji Indonesia di Makkah. Fasilitas khusus bagi jemaah lanjut usia juga menjadi perhatian masyarakat.
Hetifah menilai penurunan biaya harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan. Sebab, kenyamanan dan keselamatan jemaah merupakan bagian penting dari penyelenggaraan ibadah haji.
“Kita ingin menurunkan biaya, bukan menurunkan kualitas pelayanan. DPR akan terus mengawal agar jemaah mendapatkan akomodasi yang layak, makanan yang baik, transportasi yang nyaman, serta pelayanan kesehatan yang memadai,” katanya.
Ia berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk. Selain itu, mereka diharapkan kembali ke Tanah Air dengan selamat. (Ang)



