Tolak Proyek Rp1,24 Triliun, Nurhadi: Gubernur Lupa Balikpapan, Flyover Muara Rapak Malah Tak Dibangun!

Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, tolak proyek MYC Rp1,24 Triliun Pemprov Kaltim. Ia juga menyoroti tidak adanya proyek monumental untuk Balikpapan, termasuk flyover Muara Rapak.

SAMARINDA – Penolakan terhadap tiga proyek Multi Years Contract (MYC) senilai Rp1,24 Triliun bukan sekadar soal fiskal. Di balik penolakan itu, ada harapan agar pembangunan di Kalimantan Timur lebih merata, termasuk untuk Balikpapan.

Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, secara lantang menolak pengajuan MYC dari Pemprov Kaltim dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar), Selasa (17/11/2026).

“Saya selaku perwakilan dan beberapa pimpinan fraksi tadi secara lantang berani menolak, tidak menyepakati program multi years ini,” tegas Nurhadi.

Menurutnya, pengajuan proyek itu terkesan sangat mendadak dan tidak melalui tahapan prosedural yang sesuai.

“Selain terkesan sangat mendadak, juga menurut kami itu tidak melalui tahap-tahap yang sesuai dengan prosedural. Pengajuannya pun sudah mendekati akhir,” ujarnya.

APBD Merosot, Tapi Paksakan Proyek Triliunan

Nurhadi mempertanyakan logika Pemprov Kaltim yang memaksakan proyek besar di tengah APBD yang terus merosot.

Dulu APBD Kaltim sempat mencapai hampir Rp25 Triliun. Karena Transfer ke Daerah (TKD) berkurang, tahun 2026 hanya tinggal Rp15 Triliun, dan diproyeksikan tahun 2027 hanya sekitar Rp13 Triliun.

“Tetapi kenapa kok pemerintah ini memaksakan untuk membangun jalan dan rumah sakit. Kan ada tiga proyek itu, multi semua tiga-tiganya yang totalnya itu sekitar Rp1,24 triliun. Gede kan?” kata Nurhadi.

Tiga proyek yang ditolak itu adalah:
• Pembangunan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II Samarinda: Rp444 Miliar
• Jalan Sotek-Bongan: Rp241 Miliar
• Jalan Gerunggung-Lambakan-Kepala Telake: Rp556 Miliar

Harap Balikpapan Juga Diperhatikan

Yang paling disorot Nurhadi adalah pilihan lokasi proyek. Dua proyek jalan berada di Kubar dan Penajam, satunya rumah sakit di Samarinda. Belum ada proyek untuk Balikpapan.

Nurhadi berharap, Pemprov Kaltim dapat melakukan evaluasi dan melihat kembali prioritas pembangunan di semua daerah, termasuk Balikpapan yang selama ini menjadi salah satu penopang utama Kaltim.

“Kami berharap Pak Gubernur dapat mengevaluasi kembali prioritas pembangunan. Balikpapan ini juga bagian penting dari Kaltim, dan selama ini telah memberikan dukungan yang besar bagi pembangunan daerah,” ujar Nurhadi dengan diplomatis.

“Tentu kami berharap ke depan ada juga pembangunan yang monumental dan berdampak besar untuk masyarakat Balikpapan,” tambahnya.

Sebagai wakil rakyat dari Balikpapan, Nurhadi mengaku jika ada anggaran berlebih, yang pertama akan ia perjuangkan adalah flyover di Muara Rapak — yang sudah menjadi harapan lama warga Balikpapan.

“Kalaupun juga ada anggaran uang yang berlebihan dan kalaupun juga memang dibutuhkan untuk membangun dengan anggaran yang besar, saya pastinya akan memperjuangkan itu yang namanya flyover yang di Muara Rapak,” ujarnya.

Jangan Tunggu Tragedi Lagi

Nurhadi mengingatkan, jangan sampai Pemprov baru bergerak setelah ada tragedi.

Ia menyebut Kaltim perlu lebih cermat dalam menentukan skala prioritas pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.

“Saya sampaikan, Kaltim ini perlu lebih cermat dalam memprioritaskan pembangunan, agar anggaran yang ada benar-benar tepat sasaran,” kata Nurhadi di depan perwakilan BPKAD dan Asisten Pemprov.

“Jangan sampai nanti terulang lagi tragedi memakan korban. Cukup loh sudah beberapa tahun yang lalu kita sudah mengalami. Jangan sampai nanti terulang lagi. Dan itu tidak menutup kemungkinan terjadi lagi. Namanya musibah,” tegasnya.

Ia menegaskan, suaranya itu diamini oleh teman-teman dapil lain, meskipun kesannya ia memperjuangkan dapilnya sendiri.

“Tapi itu suaranya Balikpapan lah ibaratnya. Nah itu pesan yang saya mau sampaikan kepada gubernur, mudah-mudahan sampai bahwa kita tuh punya PR bahwa flyover-nya Balikpapan tuh butuh sekarang. Jangan karena merasa tidak ada tragedi baru kita bisa berleha-leha melupakan,” pungkasnya.

Meski begitu, Nurhadi menyebut penolakan ini bukan berarti menolak pembangunan. Ia mengusulkan tiga proyek itu tetap bisa dikerjakan, tapi dengan skema kontrak tahun tunggal (single year), bukan multi years. (Redaksi Kaltimedia/ar)

Share

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *