Aceh, Kaltimedia.com – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, menegaskan cadangan gas raksasa di Blok Andaman tidak boleh seluruhnya dialirkan ke Pulau Jawa. Ia meminta pemerintah pusat bersama operator migas memastikan Aceh mendapatkan manfaat langsung dari pengelolaan sumber daya tersebut.
Menurut Mualem, pengalaman pengelolaan gas Arun pada masa lalu harus menjadi pelajaran agar Aceh tidak kembali hanya menjadi penonton dalam pemanfaatan kekayaan alamnya sendiri.
“Jadi ini yang perlu kita kembangkan, saya dengan wali tidak sanggup,” ujar Mualem di Banda Aceh, Senin (1/6/2026).
Ia juga meminta dukungan tokoh dan pejabat asal Aceh yang berada di pemerintahan pusat agar ikut memperjuangkan kepentingan daerah dalam pengelolaan gas Andaman.
“Dengan ada kawan-kawan kita di Jakarta kalau mau disampaikan ya silahkan. Supaya jangan begitu. Kita sudah tau dulu macam mana Arun di masa Soeharto kita jadi penonton terbaik,” katanya.
Mualem menilai sebagian gas dari Blok Andaman seharusnya diolah di Aceh melalui pembangunan industri hilirisasi. Langkah itu dinilai dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal sekaligus memperkuat ekonomi daerah.
“Bagaimana mereka tinggalkan gas Aceh supaya tidak dibawa semua, jadi ada pabrik-pabrik yang perlu kita bangun di Arun atau di mana supaya anak-anak kita dapat kerja,” lanjutnya.
Sikap tersebut sejalan dengan langkah Pemerintah Aceh yang sebelumnya meminta Kementerian ESDM menunda persetujuan Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo di wilayah kerja South Andaman.
Permintaan itu tertuang dalam surat Gubernur Aceh Nomor 500.10/2264 tertanggal 27 Februari 2026. Pemerintah Aceh menilai belum ada kesepakatan dengan operator blok, Mubadala Energy, terkait konsep pengembangan lapangan gas tersebut.
Pemerintah Aceh juga mengusulkan pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun sebagai pusat penerimaan, pemrosesan, dan hilirisasi gas dari Blok South Andaman. Kawasan tersebut dinilai memiliki infrastruktur eksisting bekas PT Arun NGL yang masih dapat dimanfaatkan.
Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM tengah mempercepat pembangunan pipa transmisi gas bumi Dumai–Sei Mangkei (Dusem). Infrastruktur tersebut diproyeksikan menjadi bagian dari jaringan distribusi gas nasional yang menghubungkan Aceh hingga Jawa Timur.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyebut pembangunan pipa dilakukan untuk memperluas akses energi gas di berbagai wilayah Indonesia.
“Pemerintah masih terus mengupayakan pembangunan infrastruktur pipa transmisi gas bumi dalam upaya merealisasikan kemudahan akses gas dengan menjangkau beberapa wilayah di Indonesia,” ujar Laode.
Rencana distribusi gas Andaman melalui jaringan nasional kini menjadi perhatian besar di Aceh. Pemerintah daerah berharap pengembangan blok gas tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan energi nasional, tetapi juga menghadirkan nilai tambah ekonomi melalui industri hilir dan penyerapan tenaga kerja di daerah. (Ang)
