Samarinda, Kaltimedia.com – Pemerintah Filipina akan menerapkan sistem kerja empat hari dalam sepekan bagi sejumlah kantor pemerintah mulai 9 Maret 2026. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Presiden Ferdinand Marcos Jr. sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga bahan bakar di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Menurut Marcos, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menekan konsumsi energi di sektor pemerintahan.
“Dari pihak pemerintah, mulai Senin, 9 Maret, kami akan sementara menerapkan pekan kerja empat hari di beberapa kantor cabang eksekutif. Kebijakan ini tidak berlaku bagi lembaga yang memberikan layanan darurat atau layanan penting, seperti polisi, pemadam kebakaran, dan kantor yang menyediakan layanan publik garis depan,” kata Marcos pada Jumat (6/3/2026).
Selain mengurangi hari kerja, pemerintah Filipina juga meminta seluruh lembaga negara menekan penggunaan energi dan bahan bakar secara signifikan.
Presiden Marcos menargetkan penghematan konsumsi listrik serta bahan bakar minyak di lingkungan pemerintahan berada pada kisaran 10 hingga 20 persen.
“Selain itu, saya mengarahkan semua lembaga pemerintah untuk menghemat serta mengurangi konsumsi listrik dan pengeluaran bahan bakar minyak sebesar 10 hingga 20 persen,” ujarnya.
Sebagai bagian dari kebijakan penghematan tersebut, pemerintah juga membatasi sejumlah kegiatan yang dinilai tidak mendesak, seperti study tour, kegiatan team-building, serta rapat tatap muka yang sebenarnya dapat digelar secara daring.
Meski demikian, kebijakan kerja empat hari tidak berlaku bagi seluruh instansi pemerintah. Lembaga yang memberikan layanan darurat dan layanan publik penting tetap beroperasi seperti biasa.
Instansi seperti kepolisian, pemadam kebakaran, serta kantor pelayanan publik garis depan tetap menjalankan jadwal kerja normal demi menjaga pelayanan kepada masyarakat.
Marcos menilai kebijakan ini juga dipengaruhi oleh ketidakpastian situasi global yang berpotensi memengaruhi pasokan energi.
“Kami adalah korban dari perang yang bukan pilihan kami,” kata Marcos.
Ia juga memperingatkan kemungkinan terganggunya jalur pelayaran minyak dunia di Selat Hormuz, yang menjadi salah satu rute utama perdagangan minyak global.
Jika jalur tersebut terganggu atau bahkan ditutup, pemerintah Filipina memperkirakan harga bahan bakar domestik dapat melonjak tajam.
Perkiraan kenaikan harga bahan bakar di pompa bahkan bisa mencapai 7,48 peso per liter untuk bensin, 17,28 peso untuk solar, serta 32,35 peso untuk minyak tanah dalam waktu dekat.
Untuk mengantisipasi situasi tersebut, Marcos juga meminta dukungan Kongres Filipina agar memberinya kewenangan menurunkan pajak cukai produk minyak bumi jika harga minyak mentah dunia melampaui 80 dolar AS per barel.
Selain itu, pemerintah Filipina juga mendorong revisi aturan biofuel nasional guna memungkinkan penggunaan bioetanol dengan harga lebih murah dalam campuran bahan bakar minyak.
Kebijakan kerja empat hari ini disebut bersifat sementara. Namun hingga saat ini, pemerintah Filipina belum menentukan kapan aturan tersebut akan berakhir. (Ang)
