Solo, Kaltimedia.com – Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait namanya yang disebut-sebut dalam isu dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2024.
Isu tersebut mencuat setelah Menteri Agama periode 2020–2024 Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan dalam sebuah siniar yang tayang di YouTube pada 15 Januari 2026, bahwa sebanyak 20 ribu kuota haji tambahan diterima langsung oleh Presiden Jokowi, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.
Menanggapi hal itu, Jokowi membenarkan bahwa dirinya memang mengambil kebijakan untuk meminta tambahan kuota haji kepada Kerajaan Arab Saudi pada tahun 2024. Namun, ia menegaskan kuota tersebut kemudian diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Agama untuk dikelola.
“Ya, memang itu kebijakan Presiden. Memang itu arahan dari Presiden,” kata Jokowi di Solo, Jumat (30/1).
Jokowi juga menyatakan tidak mempermasalahkan jika namanya kerap dikaitkan dalam berbagai kasus dugaan korupsi yang terjadi selama masa pemerintahannya. Menurutnya, hal tersebut tidak terlepas dari posisi Presiden sebagai pengambil kebijakan tertinggi.
“Setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya, karena apa pun program kerja menteri pasti dari kebijakan Presiden, dari arahan Presiden, dan dari perintah-perintah Presiden,” ujarnya.
Meski demikian, Jokowi menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan program yang dijalankan selama masa kepemimpinannya dilandasi niat baik.
Ia memastikan tidak pernah memberikan perintah atau arahan kepada menteri untuk melakukan praktik korupsi.
“Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi. Enggak ada,” tegas Jokowi. (Ang)
