Jakarta, Kaltimedia.com – Isu mengenai keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di wilayah Jawa Tengah kembali mencuat setelah adanya laporan bahwa sejumlah sekolah di Brebes dan Grobogan mendapat tekanan untuk hanya bermitra dengan dapur gizi milik Polri.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, mengungkapkan informasi tersebut dalam rapat dengar pendapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang berlangsung di Gedung DPR pada Rabu, 12 November 2025.
Menurut Yahya, praktik tersebut justru menimbulkan persoalan baru karena dinilai tidak selaras dengan prinsip kemitraan yang dibangun dalam program pemenuhan gizi.
“Kehadiran SPPG Polri justru menimbulkan masalah, Pak Kepala BGN. Banyak polisi mendatangi sekolah-sekolah untuk memastikan sekolah menerima program mereka,” ujarnya seperti dikutip dari kanal YouTube TV Parlemen.
Ia menambahkan, kunjungan itu dilakukan oleh perwira menengah di tingkat Polres yang mendatangi berbagai sekolah. Menurutnya, pendekatan tersebut tidak tepat karena justru meminggirkan dapur gizi yang dikelola masyarakat.
“Program SPPG yang warga kelola jadi terpinggirkan. Mereka sudah bermitra dengan sekolah, tapi malah [pihak sekolah] dipaksa pindah ke SPPG Polri,” katanya.
Yahya menegaskan bahwa laporan yang masuk berasal dari dua wilayah, yaitu Grobogan dan Brebes. Ia meminta Badan Gizi Nasional segera melakukan pembenahan agar tidak terjadi ketidakadilan dalam pelaksanaan program di lapangan.
“Pak Sony tolong ditertibkan. Jangan sampai sekolah yang sudah bekerja sama dengan SPPG warga malah kehilangan kesempatan hanya karena tekanan dari Polres,” tegasnya.
Ia menyampaikan permintaan tersebut kepada Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, yang memiliki latar belakang kepolisian. Yahya berharap Sony dapat memastikan tidak ada tindakan dominasi oleh aparat terhadap program yang seharusnya memberi ruang bagi partisipasi masyarakat.
Di sisi lain, data Polri menunjukkan bahwa Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah SPPG terbanyak, yakni mencapai 100 dapur. Angka itu meningkat setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 32 dapur baru pada 17 Oktober 2025.
“SPPG di Polda Jawa Tengah saat ini paling banyak di seluruh Indonesia,” ujar Sigit.
Secara nasional, SPPG Polri telah mencapai 672 dapur dengan melibatkan sekitar 33.600 tenaga kerja dan memberikan manfaat kepada sekitar 2,3 juta penerima. Ke depan, Polri menargetkan pembangunan 1.500 dapur gizi di berbagai wilayah.
Kapolri juga menekankan pentingnya kualitas layanan setiap dapur gizi.
“Saya minta semua personel memastikan anak-anak dalam kondisi baik sebelum dan setelah makan,” tegasnya. (Ang)
