Jakarta, Kaltimedia.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap temuan mengejutkan terkait tingginya kasus keracunan pangan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari total ratusan insiden yang tercatat tahun ini, hampir separuh di antaranya berasal dari program tersebut.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, memaparkan bahwa hingga November 2025 terdapat 441 kejadian keracunan pangan yang dilaporkan di berbagai daerah. Dari jumlah itu, 211 kasus—sekitar 48 persen—berkaitan dengan MBG.
“Secara umum total kejadian di Indonesia itu sampai hari ini itu ada 441 total kejadian, di mana MBG menyumbang 211 kejadian atau sekitar kurang lebih 48 persen dari total keracunan pangan yang ada di Indonesia,” ujar Dadan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (12/11/2025).
Ia merinci bahwa ribuan penerima manfaat terdampak oleh insiden tersebut. Sebanyak 636 orang harus dirawat inap, sementara lebih dari 11 ribu lainnya dirawat jalan.
“Kalau di Kementerian Kesehatan ini 638, beda dua, tapi kami akan sinkronkan. Kemudian yang merawat jalan di data kami 11.004, di Kementerian Kesehatan 12.755,” ungkapnya.
“Sehingga totalnya kalau berbasis laporan Kementerian Kesehatan itu 13.371 penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan akibat program Makan Bergizi,” lanjut Guru Besar IPB tersebut.
Untuk menekan risiko kejadian serupa, BGN telah menerbitkan petunjuk teknis (juknis) baru. Salah satu poin penting dalam revisi aturan itu adalah pembatasan jumlah penerima manfaat yang boleh ditangani setiap SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).
Jika sebelumnya satu dapur SPPG dapat melayani hingga 4.000 orang, kini kapasitas itu diturunkan menjadi 2.500 penerima manfaat, mencakup 2.000 murid sekolah dan 500 ibu hamil atau menyusui. Namun, dapur dengan tenaga koki profesional diperbolehkan menangani hingga 3.000 orang.
“Tapi bagi yang sudah melaksanakan dan melayani 4000 jika belum ada SPPG yang bisa ambil alih sisanya yang sudah menerima manfaat tetap harus melayani sampai kemudian terbentuk SPPG baru di dekatnya,” jelas Dadan.
Rapat evaluasi tersebut berlangsung bersama Komisi IX DPR RI dan dipimpin oleh Ketua Komisi IX, Felly Estelita Runtuwene. Selain membahas evaluasi pelaksanaan program MBG, agenda juga menyentuh capaian penyerapan anggaran BGN sepanjang 2025. (Ang)
