DPRD dan Pemkot Samarinda Sahkan APBD-P 2025, Anggaran Terkoreksi Turun Rp50,25 Miliar

Gambar saat ini: Foto: Penandatanganan Pengesahan APBD-P 2025 antara Pemkot dan DPRD Samarinda. Sumber: Rfh.
Foto: Penandatanganan Pengesahan APBD-P 2025 antara Pemkot dan DPRD Samarinda. Sumber: Rfh.

Samarinda, Kaltimedia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda bersama Pemerintah Kota Samarinda resmi menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dalam rapat paripurna di ruang utama DPRD Samarinda, Selasa (30/9/2025) malam.

Delapan fraksi di parlemen kota memberikan dukungan penuh terhadap dokumen keuangan daerah tersebut.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan perubahan APBD-P ini telah melalui pembahasan ketat, mulai dari evaluasi pelaksanaan anggaran sebelumnya hingga mempertimbangkan capaian semester pertama tahun berjalan.

“Kesepakatan perubahan anggaran ini adalah langkah strategis untuk mengoptimalkan pencapaian visi dan misi pembangunan Samarinda. Tujuannya agar kota ini terus bergerak menuju kemajuan, kesejahteraan, dan keberlanjutan,” jelas Andi Harun.

Dalam paparannya, Andi Harun menyebut total APBD-P 2025 mengalami koreksi penurunan sebesar Rp50,25 miliar, dari semula Rp5,85 triliun menjadi Rp5,80 triliun.

Meski secara total menurun, pendapatan daerah justru meningkat Rp165,39 miliar, dari Rp5,35 triliun menjadi Rp5,51 triliun. Tambahan pendapatan itu ditopang oleh:

  • Pendapatan Asli Daerah (PAD): naik Rp60,79 miliar.
  • Transfer ke Daerah (TKD): bertambah Rp104,59 miliar.
  • Dari sisi belanja daerah, dilakukan penyesuaian turun Rp50,25 miliar dengan rincian:
  • Belanja operasi berkurang Rp42,09 miliar.
  • Belanja tidak terduga berkurang Rp35 miliar.

Belanja modal justru ditambah Rp26,83 miliar untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.

Sementara itu, pembiayaan daerah turun cukup signifikan Rp215,65 miliar akibat koreksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari Rp500 miliar menjadi Rp284,34 miliar.

Andi Harun mengakui penurunan APBD menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas fiskal Samarinda. Namun, Pemkot tetap berkomitmen memprioritaskan pemulihan ekonomi, penanganan kebencanaan, serta peningkatan layanan dasar bagi masyarakat.

“Dengan tata kelola anggaran yang lebih efisien, tepat sasaran, dan transparan, kami optimis beban tanggung jawab ini bisa dijalankan dengan baik demi kepentingan masyarakat Kota Tepian,” tegasnya. (Rfh)

Editor: Ang

Share

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *