Samarinda – Kekurangan guru kini bukan lagi persoalan khas daerah pelosok.
Kota Samarinda sebagai ibu kota Kalimantan Timur (Kaltim) pun juga mengalami hal serupa.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kesiapan perencanaan jangka panjang sektor pendidikan di wilayah perkotaan.
Merespon hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengakui bahwa tren kekurangan guru kian mengkhawatirkan. Setiap tahun, puluhan tenaga pendidik memasuki masa pensiun, tetapi proses penggantiannya kerap tidak seimbang dengan kebutuhan.
“Kalau Samarinda yang merupakan kota besar saja kekurangan guru, ini menandakan ada yang salah dalam perencanaan. Kita bicara masa depan pendidikan, bukan sekadar jumlah guru,” ujarnya, saat diwawancarai awak media, pada (30/7/2025).
Novan sapaan akrabnya mengatakan bahwa urusan peningkatan jumlah dan kapasitas guru tak bisa hanya ditujukan pada Dinas Pendidikan.
Saat ini, tanggung jawab besar ada pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), sehingga perlu koordinasi lintas lembaga agar kebijakan bisa tepat sasaran.
Ia pun mengingatkan agar jangan sampai terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan di lapangan dan sistem rekrutmen yang berjalan. Jika ini dibiarkan, kualitas pendidikan akan tergerus dan berdampak pada masa depan generasi muda.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin, juga mengakui bahwa kekurangan guru memang masih menjadi persoalan di banyak sekolah, baik tingkat dasar maupun menengah.
“Kami selalu melakukan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik dan melaporkannya secara resmi. Namun, proses pengisian formasi bukan lagi berada di kewenangan kami,” terang Asli.
Ia menjelaskan bahwa Disdikbud tetap aktif mengusulkan formasi tenaga pengajar setiap tahun, tetapi proses rekrutmen dan seleksi sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi melalui BPSDM.
Dalam situasi seperti ini, baik DPRD maupun Disdikbud sepakat bahwa solusi jangka panjang harus segera dirumuskan. Tak cukup hanya mengisi kekosongan sementara, melainkan juga memastikan guru-guru yang hadir punya kualitas yang mumpuni.
Tanpa strategi terstruktur dan kolaborasi antarinstansi, kota seperti Samarinda pun bisa terus terjebak dalam krisis pendidikan.
“Kita harus membangun sistem yang tidak hanya fokus pada jumlah, tapi juga peningkatan SDM guru demi pendidikan yang berkelanjutan,” tutup Asli. (Adv)
