Samarinda, Kaltimedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) diduga menghentikan sejumlah alokasi anggaran untuk berbagai kegiatan yang bersumber dari pokok pikiran (pokir) anggota DPRD, termasuk yang selama ini menyasar media massa dan cabang olahraga (cabor).
Langkah ini mencuat usai insiden viral yang melibatkan ajudan pribadi Gubernur Kaltim, Senja, yang diduga menghalangi kerja jurnalistik saat peliputan pada Senin (21/7/2025).
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menyayangkan dugaan penghentian tersebut. Menurutnya, penolakan terhadap usulan pokir untuk media merupakan hal yang belum pernah terjadi.
“Sekarang (pokir) untuk media tidak diperbolehkan. Mungkin ini efek dari kejadian yang viral kemarin,” ujar politisi Gerindra itu saat dikonfirmasi, Jumat (25/7).
Fuad menegaskan bahwa DPRD hanya bertugas menyusun rancangan anggaran, sementara pelaksana anggaran sepenuhnya berada di bawah wewenang Gubernur.
“Kami hanya mendesain anggaran. Pengguna anggaran adalah gubernur. Kalau beliau menolak, ya tidak bisa kami paksakan,” ungkapnya.
Meski tak menuding langsung, Fuad mengindikasikan bahwa penghentian tersebut bisa juga disebabkan faktor teknis, seperti besarnya nominal atau urgensi kegiatan yang diajukan.
“Mungkin dianggap terlalu besar. Tapi itu hanya dugaan, yang tahu pasti hanya gubernur,” tambahnya.
Selain media, informasi yang diterima Kaltimedia menyebut bahwa sejumlah cabor juga ikut terdampak. Usulan pendanaan untuk kegiatan olahraga dari berbagai pengurus cabang dikabarkan tak mendapat persetujuan dari pihak provinsi.
Kebijakan ini disebut sebagai hasil rapat internal pimpinan DPRD Kaltim yang berlangsung mendadak pada Kamis (24/7). Rapat melibatkan Ketua Fraksi, Ketua Komisi, dan Ketua Badan DPRD sebagai tindak lanjut dari permintaan langsung Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemprov Kaltim mengenai dasar kebijakan tersebut maupun tanggapan atas dugaan kaitannya dengan insiden ajudan gubernur. (Rfh)
Editor: Ang
