SAMARINDA – Skema pengalokasian anggaran pembangunan Kota Samarinda dinilai masih belum berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
Kritik tajam datang dari Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, yang menyebutkan bahwa kebijakan pengalokasian anggaran selama ini lebih banyak menyasar kawasan pusat kota, sehingga meninggalkan wilayah pinggiran dalam ketertinggalan.
Menurut Samri, disparitas pembangunan di Samarinda sudah berlangsung lama dan makin terasa dari tahun ke tahun. Ketimpangan ini mencakup kualitas infrastruktur, distribusi layanan kesehatan, serta ketersediaan transportasi publik.
“Kalau mau bicara keadilan, maka anggaran pun harus adil. Jangan pusat kota terus yang disisir, sementara pinggiran seperti Palaran, Loa Janan Ilir, dan Samarinda Seberang seperti dianaktirikan,” ujarnya saat ditemui awak media di gedung DPRD Samarinda, pada Rabu (14/5/2025).
Ia menyoroti ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan proyek-proyek yang dijalankan pemerintah kota. Beberapa ruas jalan di pusat kota yang kondisinya masih layak, menurutnya, justru diperbaiki kembali. Sementara itu, jalan-jalan rusak di wilayah pinggiran tak kunjung tersentuh pembangunan.
Tak hanya soal fisik jalan, Samri juga menekankan pentingnya pemerataan dalam layanan dasar seperti kesehatan dan transportasi. Banyak warga di kawasan luar pusat kota yang harus menempuh jarak jauh hanya untuk mendapat layanan medis atau menunggu angkutan umum yang sangat terbatas.
Ketimpangan ini, kata dia, tidak terlepas dari sistem perencanaan dan penganggaran yang masih bias pusat kota. Ia menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan yang selama ini dijalankan.
“Anggaran itu dari pajak semua warga, bukan cuma yang tinggal di pusat kota. Jadi seharusnya semua juga merasakan hasilnya secara merata,” tegasnya.
Maka dari itu, Samri mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk segera menyusun kebijakan pembangunan secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat pinggiran yang selama ini kurang mendapat perhatian.
Ia meyakini, langkah ini penting agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga, sekaligus menghindari kesenjangan sosial yang lebih lebar di masa mendatang.
“Kalau kita bicara pembangunan berkeadilan, maka itu artinya seluruh warga Samarinda harus punya akses yang sama terhadap layanan dan fasilitas publik,” tutupnya. (Adv/Df)
